Jakarta, NU Online
Pengurus Pusat Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) merasa perlu mengadakan kajian mendalam tenang Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keuangan Haji dan RUU tentang Badan Haji Indonesia.
<>
Wakil Sekretaris PP LDNU H syaifullah Amin Syafi’i mengatakan, hal ini dilakukan untuk mengakomodasi kepentingan umat, utamanya menyangkut pengelolaan dan penyelenggaraan haji.
“Setiap kebijakan yang terkait dengan khalayak harus dicermati secara seksama. Jangan sampai hal itu kontraproduktif dengan kemaslahatan yang semestinya menjadi semangat sebuah peraturan,” ujarnya, Selasa (5/2).
Oleh karena itu, kata Syaifullah, PP LDNU berencana menggelar forum diskusi tentang kedua RUU tersebut di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Selasa pekan depan. Sejumlah pembicara, seperti Dirjen PHU Anggito Abinyu dan Ketua PBNU H Slamet Efendi Yusuf telah disiapkan.
Acara akan diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, khususnya yang berkepentingan dengan kebijakan ini. Melalui agenda ini, LDNU berharap, RUU tentang Keuangan Haji dan RUU tentang Badan Haji Indonesia dapat terumuskan lebih matang.
Penulis: Mahbib Khoiron
Terpopuler
1
Munas Majelis Alumni IPNU Berakhir, Prof Asrorun Niam Terpilih Jadi Ketua Umum
2
PPATK Tuai Kritik: Rekening Pasif Diblokir, Rekening Judol Malah Dibiarkan
3
Bendera One Piece Marak, Sarbumusi Serukan Pengibaran Merah Putih
4
Hadiri Haul Buntet 2025, Ketum PBNU Tegaskan Pesantren Punya Saham dalam Tegaknya NKRI
5
Gelombang Tinggi di Cianjur Hantam 67 Perahu Nelayan, SNNU Desak Revitalisasi Dermaga
6
Alumni IPNU Harus Hadir Jadi Penjernih dalam Konflik Sosial dan Jembatan Antarkelompok
Terkini
Lihat Semua
