Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pemerintah Hentikan Kebijakan Pro-Elite dan Kebrutalan Polisi

Jakarta, NU Online

Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Amnesty International Indonesia, Lokataru Foundation, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), serta berbagai LSM lainnya mendesak pemerintah dan DPR menghentikan kebijakan pro-elite serta mengusut berbagai praktik kekerasan aparat terhadap rakyat.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menegaskan meningkatnya protes rakyat belakangan ini merupakan fakta empiris dari kekecewaan mendalam terhadap kebijakan negara.

"Yang terjadi belakangan ini adalah peningkatan rasa frustrasi di kalangan rakyat Indonesia, terutama karena kebijakan-kebijakan yang lebih pro-elite daripada prorakyat. Antara lain kenaikan pajak, kenaikan tunjangan anggota dewan, dan juga kebijakan-kebijakan lain dari pemerintah," ujarnya dalam Konferensi Pers Darurat Kekerasan Polri: Adili Polisi Brutal, Saatnya Reformasi dan Copot Kapolri dikutip NU Online melalui kanal Youtube Yayasan LBH Indonesia, pada Jumat (28/8/2025). 

Usman juga menyoroti peran militer dan kepolisian yang semakin luas. Ia menilai kasus seorang pengemudi ojek online yang tewas terlindas dalam aksi protes hanyalah “puncak gunung es” dari potret struktural kekerasan negara.

"Itu hanyalah satu contoh dari keseluruhan kekerasan militer terhadap warga sipil, kekerasan polisi terhadap para pemrotes, entah itu dalam bentuk penangkapan, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, hingga pembunuhan di luar hukum," tegasnya.

Usman mendesak perubahan mendasar atas kebijakan negara. Ia menyerukan pembatalan PSN yang dinilai bermasalah, penghentian kenaikan pajak dan tunjangan DPR, serta penegakan akuntabilitas aparat kepolisian.

"Kami hari ini bukan hanya menuntut pertanggungjawaban atas kekerasan negara, tapi juga perubahan mendasar dari kebijakan yang pro-elit. Negara tidak boleh lagi membiarkan rakyatnya menjadi korban," jelasnya.

Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen juga menyampaikan kritik tajam terhadap arah kebijakan pemerintah yang dinilai abai terhadap keadilan sosial. Ia menilai proyek strategis nasional (PSN) serta kenaikan pajak dan tunjangan DPR harus segera dievaluasi.

"Selama DPR dan pemerintah tidak mengubah kebijakan-kebijakan kontroversial itu, protes akan terus bermunculan. Negara harus berani membatalkan kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir elit,"katanya.

Menurut Pedro, pemerintah seharusnya lebih fokus pada pemenuhan hak-hak dasar rakyat, bukan memperluas ruang militerisasi dan kebijakan yang berpotensi menambah kesenjangan.

Sementara itu, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS), Dimas Bagus Arya menekankan bahwa penggunaan kekerasan aparat terhadap rakyat bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga ancaman serius bagi demokrasi.

Ia menyoroti pola berulang penggunaan kekuatan berlebihan oleh polisi maupun militer dalam merespons aksi masyarakat sipil.

"Negara harus segera menghentikan praktik kekerasan ini. Semua kasus pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat, baik penangkapan sewenang-wenang hingga penyiksaan, harus diusut tuntas tanpa tebang pilih," tegasnya.