Nasional

Khofifah Indar Parawansa Ajak Berprasangka Baik kepada Takdir Tuhan

Jum, 18 Oktober 2019 | 05:00 WIB

Khofifah Indar Parawansa Ajak Berprasangka Baik kepada Takdir Tuhan

Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri haul KH Abdul Wahab Chasbullah di Pesantren Tambakberas, Jombang. (Foto: NU Online/Ibnu Nawawi)

Surabaya, NU Online
Hidup sarat dinamika, kadang sesuai harapan. Namun tidak jarang perjalanan yang diidamkan tidak sesuai harapan. Cara terbaik yang harus dilakukan adalah berprasangka baik atau husnuddzan kepada takdir ilahi tersebut.
 
“Saya harus melalui tiga kali tahapan agar bisa menjadi Gubernur Jawa Timur,” kata Khofifah Indar Parawansa, Kamis (17/10). 
 
"Kalau saya tidak melakukannya sampai tiga kali, tidak mungkin saya menjadi orang pertama di provinsi ini," katanya di hadapan 1962 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan II dan III Pemerintah Provinsi Jawa Timur di gedung Islamic Centre, Surabaya.
 
Demikian pula, perempuan yang juga menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muslimat Nahdlatul Ulama ini mengingatkan kalau dirinya pernah gagal sebagai CPNS yang kala itu mendaftar di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN.
 
“Kendati gagal, saya tidak pernah berprasangka buruk atau suuddzan kepada Allah SWT,” jelasnya. Hal tersebut dilakukan karena percaya dengan salah satu hadits qudsi yang menyatakan bahwa Allah sangat bergantung dengan prasangka hamba, lanjutnya. 
 
Buah dari prasangka baik tersebut, justru mengantarkannya di jabatan yang justru lebih terhormat.
 
"Justru karena gagal menjadi PNS di BKKBN, saya jadi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Ketua BKKBN," ungkapnya. 
 
Dan dengan selalu berprasangka baik pula, dirinya bisa jadi menteri kala KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur terpilih sebagai presiden. Demikian pula pernah dipercaya sebagai Wakil Ketua MPR, hingga menteri kala Jokowi menjadi orang nomor satu di negeri ini.
 
Khofifah mengemukakan kalau saat itu dirinya diterima sebagai PNS di BKKBN, karirnya tidak akan seperti sekarang. Karena itu, prasangka baik adalah jalan terbaik kala diri harus melewati jalan hidup di luar yang diharapkan.
 
“Tuhan telah mengingatkan bahwa Saya bergantung kepada prasangka hamba,” tegasnya.
 
Khofifah juga mengajak para CPNS untuk menjadi pelayan yang baik. Hal tersebut sesuai dengan semangat yang ditunjukkan sahabat Ansor di Madinah yang menerima dan memberikan bantuan kepada kaum pendatang atau Muhajirin dari Makkah.
 
“Semangat itu sangat tepat dimiliki kalangan PNS sebagai abdi masyarakat,” ungkapnya.
 
Bagi Khofifah, para Aparatur Sipil Negara atau ASN harus menjadikan semangat melayani sebagai hal tidak terpisahkan dalam keseharian. 
 
“Jiwa melayani tersebut harus tertanam dalam hati. Karena, ketika jiwa melayani sudah tertanam di hati segala sesuatu yang akan dilakukan kepada masyarakat menjadi tulus ikhlas,” urainya.
 
Pada saat yang sama, Khofifah menjelaskan bahwa menjadi ASN harus siap memiliki jiwa sebagai pelayan. 
 
“Kalau itu yang dilakukan kita tidak akan merasa diri kita paling tinggi dan segala tugas tidak menjadi beban tetapi hal tersebut menjadi bagian dari pengabdian dalam kehidupan, ” terangnya.
 
Saat ini layanan yang diberikaan kepada masyarakat sudah lintas dinas, kementrian/lembaga. Misalnya, dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla tidak bisa diselesaikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau dinas sosial, namun juga dinas kesehatan, dinas kehutanan, atau Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan sebagainya memiliki keterkaitan.
 
”Kita punya tugas mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak sebagaimana visi dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, red). Maka untuk mewujudkannya kita butuh kerja sama dan kolaborasi lintas lini baik kementrian maupun lembaga maupun dinas. Bisa juga dengan pihak luar negeri, dunia usaha dan industri serta elemen strategis lainnya,” jelasnya.
 
Di ujung sambutan, Khofifah minta kepada para ASN untuk ikut menjadi perekat kesatuan dan persatuan bangsa. Pihaknya, juga minta agar pola tatanan pemerintahan secara partisipatoris inklusif dapat diterapkan oleh semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah).
 
 
Pewarta: Ibnu Nawawi
Editor: Aryudi AR