Nasional
Gubernur Jatim Jelaskan Makna Shalawat Badar bagi Pegawai Negeri Sipil
Jum, 18 Oktober 2019 | 03:00 WIB
Khofifah Indar Parawansa di hadapan ribuan CPNS Pemrov Jatim. (Foto: NU Online/Ibnu Nawawi)
Surabaya, NU Online
Pemandangan tidak lazim tersaji pada acara Pembukaan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan II dan III 2019. Kegiatan dipusatkan di aula Islamic Centre, jalan Dukuh Kupang, Surabaya, Kamis (17/10).
Pemandangan tidak lazim tersaji pada acara Pembukaan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan II dan III 2019. Kegiatan dipusatkan di aula Islamic Centre, jalan Dukuh Kupang, Surabaya, Kamis (17/10).
Pemandangan dimaksud adalah penyambutan terhadap kehadiran Gubernur Jawa Timur, Hj Khofifah Indarpawansa dengan shalawat badar. Sebanyak 1962 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018 di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut berdiri sekaligus melantunkan shalawat badar.
“Kebanyakan orang tahu apa itu Shalawat Badar,” kata gubernur perempuan pertama di Jawa Timur tersebut.
Namun yang kurang disadari adalah bahwa ada semangat gotong royong yang dimiliki kalangan Ansor sebagai penduduk asli di Madinah terhadap pendatang yakni kalangan Muhajirin.
“Dan semangat itu sangat tepat dimiliki kalangan PNS sebagai abdi masyarakat,” ungkap perempuan yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NU ini.
Bagi Khofifah, para Aparatur Sipil Negara atau ASN harus menjadikan semangat melayani sebagai hal tidak terpisahkan dalam keseharian.
“Jiwa melayani tersebut harus tertanam dalam hati. Karena, ketika jiwa melayani sudah tertanam di hati segala sesuatu yang akan dilakukan kepada masyarakat menjadi tulus ikhlas,” ungkapnya.
Pada saat yang sama, Khofifah menjelaskan bahwa menjadi ASN harus siap memiliki jiwa sebagai pelayan.
“Kalau itu yang dilakukan kita tidak akan merasa diri kita paling tinggi dan segala tugas tidak menjadi beban tetapi hal tersebut menjadi bagian dari pengabdian dalam kehidupan, ” ungkapnya.
Saat ini layanan yang diberikaan kepada masyarakat sudah lintas dinas, kementrian atau lembaga. Misalnya, dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak bisa diselesaikan oleh BPBD atau dinas sosial namun juga dinas kesehatan, dinas kehutanan, atau dinas PUPR dan sebagainya memiliki keterkaitan.
”Kita punya tugas mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak sebagaimana visi dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, red). Maka untuk mewujudkannya kita butuh kerja sama dan kolaborasi lintas lini baik kementrian maupun lembaga maupun dinas. Bisa juga dengan pihak luar negeri, dunia usaha dan industri serta elemen strategis lainnya,” urainya.
Di ujung sambutan, Khofifah minta kepada para ASN untuk ikut menjadi perekat kesatuan dan persatuan bangsa. Pihaknya, juga minta agar pola tatanan pemerintahan secara partisipatoris inklusif dapat diterapkan oleh semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah)..
“Saya ingin pastikan bahwa ASN Pemprov Jatim tidak terkotak-kotak dalam OPD. Pegang teguh korp ASN Pemprov. Pegang teguh jati diri bangsa yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bineka Tunggal Ika. ASN Pemprov harus siap menjadi garda terdepan mengawal NKRI,” pungkasnya.
Pewarta: Ibnu Nawawi
Editor: Aryudi AR
Editor: Aryudi AR
Terpopuler
1
Membatalkan Puasa Syawal karena Disuguhi Hidangan saat Bertamu, Bagaimana Hukumnya?
2
Festival Ketupat Lebaran Idul Fitri, Warga Kediri dan Pengguna Jalan Dapat Nikmati Makan Gratis
3
Sungkeman saat Lebaran Idul Fitri, Bagaimana Hukumnya?
4
Tellasan Topak, Tradisi Perayaan Lebaran Ketupat di Madura pada 8 Syawal
5
Doa Arus Balik Lebaran, Dibaca Sepanjang Perjalanan
6
Hukum Mengulang Akad Nikah karena Grogi
Terkini
Lihat Semua
