KH Nuril: Elite Parpol Jangan Rusak PMII

Jakarta, NU Online
Salah satu pendiri Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), K.H Nuril Huda mengaku kecewa dengan sejumlah elite partai politik (Parpol) yang berupaya mengintervensi Kongres PMII ke XVIII, dengan praktik politik uang. Kongres PMII XVIII berlangsung di Asrama Haji Jambi, Jumat 30 Mei-Kamis 5 Juni.
<>
“Bangsa ini sedang krisis moral. Bukan krisis ekonomi. Kalau generasi mudanya dirusak juga sangat disayangkan. PMII ini anak-anak muda yang masih bersih, idealis. Kalau ada Parpol yang mengintervensi Kongres apalagi mengajari money politik, pertanggungjawabannya sampai akhirat,” tandas Kiai Nuril, Sabtu (31/5).

Keprihatinan pendiri PMII itu disampaikan saat mendengar adanya indikasi intervensi Parpol melalui calon tertentu dengan menghalalkan politik transaksional. Menurut Kiai Nuril, Parpol dan elite politik lain hanya boleh membantu pelaksanaan kongres, sebatas bantuan kepada panitia. Bantuan itu pun harus tanpa syarat.

Ia mengajak para alumni dan simpatisan PMII yang berada di lintas Parpol dan lintas profesi, untuk menyadari pentingnya regenerasi di tubuh organisasi Mahasiswa penggerak ahlu sunnah wal jam’ah (Aswaja) itu dan membantu pelaksanaan kongres, tanpa harus mengintervensi apalagi mengajarkan praktik money politik yang  bertentantang dengan prinsip Aswaja.

“Kalau sekedar membantu, tanpa syarat tak mengapa. Tapi kalau mengintervensi ini merusak.  PMII ini tempat latihan para calon pemimpin nasional. Ini satu-satunya organisasi Mahasiswa yang konsisten memperjuangkan nilai Aswaja, toleran, berkeadilan, moderat dan yang terpenting kejujuran. Jangan merusak idealism anak-anak muda ini,” paparnya.

Kiai Nuril mengungkapkan, selama ini ia bersama para kiai sepuh, pendiri PMII dan sejumlah alumni yang memilih melanjutkan perjuangan di ranah akademik dan pesantren,  selalu mendoakan PMII, lahir dan bathin.

“Lahir bathin kami selalu berdoa agar generasi muda Aswaja ini bisa melanjutkan estafet keulamaan, yang arif, bijaksana dan bermanfaat bagi ummat dan bangsa ini. Di manapun alumni PMII berkiprah harus berpikir untuk kemaslahatan ummat. Jangan malah melanggar nilai etis dan menghancurkan ummat,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar PMII, Addin Jauharuddin, menyerukan agar para peserta Kongres tidak terjebak pada politik transaksional dan melanggar nilai idealisme Aswaja.

“Kontestan calon ketua umum harus bersaing secara sportif dengan mengunggulkan prestasi, gagasan dan program kerja bagi seluruh kader PMII di berbagai kampus di Indonesia. Hilangkan praktik-praktik transaksional dan politik uang yang diback up oleh partai-partai politik tertentu, terutama partai politik yang selalu mengklaim mengatasnamakan pejuang ahlu sunnah wal jamaah," tandas Addin, seperti dikutip Fajar Online, Jumat (30/5).

Addin mengungkapkan, kader PMII tidak dibenarkan mendukung calon ketua umum PB PMII yang terindikasi terlibat praktik politik uang dan disokong oleh partai politik tertentu. Terutama partai politik yang mengklaim pejuang Islam ahlu sunnah wal jamaah.

Addin juga menyadari, pelaksanaan Kongres PMII kali ini berada dalam momentum yang cukup riskan, karena berlangsung beriringan di antara Pemilu dan Pilpres. Oleh karenanya, cukup banyak godaan serta intervensi pihak-pihak luar yang berkepentingan terhadap organisasi mahasiswa terbesar di Indonesia ini.

"Namun kami mempunyai sikap yang jelas, bahwa kami merupakan organisasi mahasiswa yang independen. Kongres ke XVIII di Jambi, akan menghasilkan rekomendasi berupa gagasan, pemikiran terbaik mahasiswa yang akan kami tawarkan kepada capres-cawapres terbaik. Sebagai uji kelayakan dan kecakapan mereka sebagai calon pemimpin bangsa dan Negara Indonesia," tambahnya.

PMII menyerukan kepada kader-kadernya di seluruh Indonesia untuk tidak memilih capres-cawapres yang di dukung oleh politisi busuk dan terbukti melakukan intervensi dengan agenda-agenda politiknya pada kongres PMII XVIII di Provinsi Jambi.

Untuk menghindari berbagai intervensi tersebut, PMII akan menyiapkan langkah-langkah antisipatif serta respon gerakan terhadap setiap usaha intervensi agenda politik pihak-pihak luar, baik perseorangan maupun dari lembaga dan partai politik.

"Kepada semua pihak dan seluruh elemen bangsa Indonesia agar saling menghormati dan menjunjung etika dalam setiap proses berbangsa dan bernegara, khususnya dalam pilpres 2014," ujar Addin. (Abdel Malik/Mahbib)