Nasional

Ketum PBNU: Ekspor Benih Lobster Tanda Pemerintah Gagal Kelola Kekayaan Maritim

Rab, 12 Agustus 2020 | 04:05 WIB

Ketum PBNU: Ekspor Benih Lobster Tanda Pemerintah Gagal Kelola Kekayaan Maritim

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj mengatakan, tidak semua negara memiliki benih lobster yang melimpah seperti Indonesia. Kebijakan mengekspor lobster merupakan bentuk kegagalam pemerintah untuk mengelola kekayaan maritim Indonesia. (Foto: NU Online/Fathoni)

Jakarta, NU Online

Indonesia diberikan anugerah oleh Allah SWT yang luar biasa berupa laut yang luas dan secara umum maritim yang kaya. Di dalamnya ada banyak ikan dan keanekaragaman hayati yang bisa dimanfaatkan jutaan penduduk Indonesia salah satunya adalah lobster.  


Namun, sampai saat ini budidaya bibit lobster oleh pemerintah Indonesia belum nampak serius. Itu bisa dibuktikan dari keputusan pemerintah yang akan mengekspor benih lobster. Kebijakan itu jelas akan membuat negara kehilangan aset sektor laut yang selama ini menjadi dambaan setiap orang. 


Terkait kebijakan tersebut, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj mengatakan, tidak semua negara memiliki benih lobster yang melimpah seperti Indonesia. Kebijakan mengekspor lobster merupakan bentuk kegagalan pemerintah untuk mengelola kekayaan maritim Indonesia.


Jika dikelola dengan baik, keanekaragaman hayati termasuk di dalamnya lobster yang hidup di laut Indonesia dapat menyejahterakan seluruh penduduk Indonesia. Bahkan, tidak akan ada orang miskin di Indonesia jika sektor maritim tersebut dikelola dengan maksimal.


Sebaliknya, ucap Kiai Said, pemerintah saat ini malah ingin menjual bibit lobster ke negara luar. Itulah salah satu indikasi bahwa pemerintah memang belum serius membudidayakan benih lobster. 


“Bayangkan yang namanya lobster, benihnya kita banyak sekali. Hanya sampai sekarang pemerintah belum serius, sampai sekarang belum serius membudidayakan lobster maka terpaksa menjual benihnya, mengekspor benihnya,” tutur Pengasuh Pesantren Al-Tsaqafah, Jagakarsa ini saat membuka kegiatan Silaturahim Nasional Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU), Senin (10/8) kemarin. 


Kiai Said menegaskan boleh menjual lobster tapi bukan dalam bentuk benih tetapi ketika sudah siap untuk dimasak. 


Di sisi lain, Kiai Said meminta kepada pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI agar berpihak kepada nelayan.


Lagi-lagi, ucap Alumnus Ummul Qurra ini, solusinya adalah dengan cara mengelola sektor maritim Indonesia dengan baik. Nelayan dan petani merupakan pondasi ekonomi negara, jika dua profesi ini masih ada maka dijamin krisis tidak akan terjadi di Indonesia. 


“Kalau para nelayan dan para petani masih aktif masih terus bekerja insyaallah tidak akan ada krisis. Karena masih ada petani dan ada nelayan sebagai pondasi ekonomi kita,” pungkasnya. 


“Keberadaan KKP saja sampai sekarang masih belum kita lihat capaian yang kita inginkan,” tambah Kiai Said. 


Pewarta: Abdul Rahman Ahdori

Editor: Fathoni Ahmad