Jakarta, NU OnlineÂ
Tokoh Perempuan Maria Ulfah Ansor menilai, menjelang 20 tahun pasca reformasi, berbagai kebijakan negara terhadap perempuan dan anak cukup baik, tetapi masih terdapat kekosongan di tingkat implementasinya.Â
Demikian dikatakan Maria Ulfah kepada NU Online seusai mengisi acara seminar nasional yang diselenggarakan PP Fatayat NU di lantai delapan Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (26/1).
Maria mengatakan, Indonesia mempunyai rencana kerja untuk 2030 terkait rencana aksi nasional yang salah satu di dalamnya adalah tentang tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).Â
"Di dalam SDGs banyak terdapat perempuan dan anak. Nah itu sudah mencanangkan sebagai tahun 2030. Lalu di tingkat rencana aksi nasionalnya juga terdapat banyak isu-isu nasional perempuan dan anak," katanya.Â
Sementara untuk tingkat pelaksanaannya, katanya, masih banyak kekosongan terkait kelengkapan Undang-Undang. Hal itu, lanjut Ketua Komisi Perlindungan Anak (KPAI) periode 2010-2013, perlu disempurnakan supaya kebijakannya dapat terimplementasi sampai ditingkat yang paling bawah.Â
Selain itu, menurutnya, masih terdapat persoalan lain yang harus segera diintervensi mengenai pengasuhan dalam keluarga. Katanya, banyak masalah yang menimpa anak yang berakar dari dalam keluarga.Â
Pada forum yang mengusung tema Refleksi dan Proyeksi Gerakan Fatayat NU untuk Bangsa ini hadir Ketua PBNU KH Abdul Manan Ghani, Ketua PP Fatayat NU Anggia Ermarini, dan Sekretaris PP Fatayat NU Hj Margaret Aliyatul Maimunah. (Husni Sahal/Fathoni)