Jadwal Munas-Konbes NU Mundur Hingga Pasca-Pilpres

Jakarta, NU Online
Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama yang sedianya dihelat 13-15 Juni ini ditunda hingga pemilihan umum presiden (Pilpres) selesai. Kesepakatan tentang mundurnya jadwal ini ditetapkan dalam rapat gabungan syuriyah dan tanfidziyah PBNU.
<>
Rapat dipimpin Pejabat Rais Aam PBNU KH A Mustofa Bisri dan dihadiri Katib Aam PBNU KH Malik Madani, Ketum PBNU KH Said Aqil Siroj, Waketum H As’ad Said Ali, dan para pengurus harian lainnya dari unsur syuriyah dan tanfidziyah.

Peserta rapat menyepakati forum tertinggi setelah Muktamar NU itu dilaksanakan pada bulan Syawal, tepatnya pada 22-24 Agustus 2014. Perubahan rencana waktu pelaksanaan tersebut dimaksudkan untuk lebih mematangkan kesiapan Munas-Konbes NU, sekaligus menghindari aktivitas politik tertentu menjalang Pemilu.

“Saya menilai yang mengusulkan acara (Munas-Konbes NU) ini diundur adalah karena kekhawatiran Munas-Konbes nanti jadi ajang Pilpres,” ujar KH A Mustofa Bisri atau yang akrab disapa Gus Mus saat memberi pengarahan.

Kiai Malik Madani menilai keputusan ini sudah tepat untuk memperkecil unsur mudarat bagi organisasi. Ia juga menyoroti soal draf materi yang menjadi pembahasan pokok Munas NU, khususnya terkait konsep Ahlul Halli wal Aqdi, yang menurutnya masih mentah.

Menurut Kiai Malik, konsep Ahlul Halli wal Aqdi harus diturunkan secara lebih teknis menjadi aturan organisasi. Selama ini, katanya, pembahasan tersebut baru pada tahap bahtsul masail dan lebih fokus pada pengembangan argumen fiqih. “Padahal tak cukup hanya berkutat pada al-kutubus shafra' (kitab kuning),” tuturnya.

Pendapat senada diungkapkan pula oleh Waketum PBNU H As’ad Ali. Menurutnya, sosialisasi dan seminar-seminar juga perlu dilaksanakan di beberapa daerah lagi untuk memantapkan draf materi yang akan dibahas pada Munas-Konbes yang kedua pada periode kepengurusan ini.

Seperti telah diwartakan, Ahlul Halli wal Aqdi merupakan tawaran konsep yang kencang diwacanakan di lingkungan NU. Sistem rekrutmen pemimpin yang hanya melibatkan sejumlah orang terpilih ini rencananya akan diterapkan dalam Muktamar ke-33 pada 2015 mendatang. (Mahbib Khoiron)