ISNU Gelar Forum Bahas Urgensi Pembentukan Badan Penerimaan Negara di Tengah Krisis Nasional

Jakarta, NU Online

Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) menggelar forum diskusi bertajuk ISNU Forum for Investment, Trade, and Global Affairs di Lantai 8 Gedung PBNU, Jakarta Pusat pada Rabu (11/6/2025).

Forum diskusi ini berfokus pada pembahasan urgensi pembentukan Badan Penerimaan Negara di tengah krisis dan defisit APBN.

Acara ini dibuka oleh Ketua PBNU KH Aizuddin Abdurrahman (Gus Aiz). Gus Aiz menyampaikan harapannya agar forum seperti ini dapat terselenggara secara rutin karena banyaknya isu-isu yang memerlukan kontribusi pemikiran pakar dan akademisi.

"Banyak sekali hal-hal yang harus didiskusikan dengan banyak kepala, banyak pemikiran yang tentu ini akan menjadi masukan manifestasi bagi organisasi (PBNU)," ujar Gus Aiz.

Untuk urusan pajak, Gus Aiz berpendapat, pintar saja tidak cukup. Setidaknya ada tiga hal yang diperlukan dalam pengelolaan pajak yakni, pintar, berani, dan benar. Artinya prinsip menjalankan regulasi perpajakan membutuhkan kepintaran sekaligus keberanian dan kebenaran.

"Pintar dan berani saja tidak cukup, harus benar. Jadi, apa yang diupayakan harus benar," tegasnya.

"Menjaga tiga hal itu salah satu amanah yang dihasilkan organisasi dalam mengambil setiap keputusan-keputusan yang ada," sambungnya.

Senada, Ketua ISNU Forum Hery Haryanto Azumi menyebut bahwa dalam forum ini, ISNU Forum konsisten mengundang para pakar untuk mendiskusikan rekomendasi dan berkontribusi untuk negara melalui PBNU.

Akademisi Ibrahim Kholilul Rohman yang sekaligus Anggota Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU memaparkan pertanyaan besar yang akan dibahas oleh para pakar dalam diskusi, yakni terkait seberapa penting perlunya mendirikan Badan Penerimaan Negara?

"Di tengah kondisi ekonomi yang belum membaik, kemudian kita harus menjaga kestabilan domestik, baik fiskal maupun moneter, bagaimana signifikansi pembentukan badan penerimaan yang sedang digodok oleh pemerintah?" jelasnya.

Tiga orang narasumber dengan kepakaran di bidang perpajakan dan ekonomi akan memberikan pemikirannya dalam forum. Mereka adalah Darussalam (Founder DDTC), Prof Edi Slamet Irianto (Guru Besar Bidang Politik Perpajakan Nasional Unissula), Mukhamad Misbakhun (Ketua Komisi XI DPR RI).

Acara ini dihadiri oleh para akademisi, perwakilan lembaga dan banom PBNU, jurnalis, serta masyarakat umum.