IPNU Jatim Minta Siswi Hamil UN Susulan

Surabaya, NU Online
Pengurus Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Jawa Timur meminta siswi hamil dan siswa yang menghamilinya untuk mengikuti ujian nasional susulan sebagai "hukuman" atas akhlaknya yang tidak baik.
<>
"Kalau pemerintah tidak melarang, maka kami berharap siswi hamil dan siswa yang menghamilinya jangan dianggap sama dengan yang lain, karena hal itu akan dianggap pemerintah memperbolehkan," kata Ketua PW IPNU Jatim M Fadli di Surabaya.

Ia mengemukakan hal itu di sela-sela sarasehan bertajuk "Peran Media Massa dalam Pendidikan Karakter" dalam rangka pelantikan pengurus IPNU Jatim periode 2012-2015 yang dihadiri Kepala Infokom Jatim Sudjono dan Kasi Pendidikan Karakter Disdik Jatim Asri Harijati PhD.

Dalam acara yang juga dihadiri komisioner KPI Pusat Idy Muzayyad dan Wakil Ketua PWNU Jatim H Wahid  Asa itu, ia menjelaskan siswi hamil dan siswa yang menghamili boleh saja mengikuti UN, tapi UN yang diikuti harus UN susulan.

"Siswi hamil dan siswa yang menghamilinya itu jangan mengikuti UN yang reguler, karena dia memang tidak boleh disamakan dengan siswa yang lain," katanya dalam acara yang juga dihadiri tokoh pers Surabaya, Arif Afandi itu.

Ke depan, ia berharap UN tidak dijadikan syarat utama untuk lulus sekolah, namun kelulusan diserahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah, sehingga siswi hamil dan siswa yang menghamili mungkin bisa lulus UN, tapi dia bisa tidak lulus sekolah.

"Itulah pentingnya kelulusan diserahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah, sebab pihak sekolah tidak hanya akan menggunakan UN atau ujian sekolah sebagai satu-satunya parameter kelulusan, tapi juga ada parameter karakter," katanya.

Menurut dia, UN atau ujian sekolah hendaknya hanya dijadikan alat evaluasi belajar, tapi alat ukur kelulusan tidak hanya satu, melainkan semuanya yakni UN, ujian sekolah, ketrampilan atau kreatifitas, dan karakter (akhlak).

"Kalau pendidikan hanya berhenti pada ujian atau UN, maka pendidikan akan gagal melahirkan manusia Indonesia seutuhnya sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU Sisdiknas," kata orang nomer satu di IPNU Jatim asal Lamongan itu.



Redaktur: Mukafi Niam
Sumber  : Antara