Nasional

Hadapi Pilkada, Warga NU Dimbau Waspadai Perpecahan

NU Online  ·  Rabu, 20 Februari 2013 | 14:32 WIB

Jakarta, NU Online
Musim pergantian pemimpin di sejumlah daerah kerap membawa dampak buruk bagi kerukunan di masyarakat. Warga NU diimbau cerdas dalam berpolitik dan tak terpancing konflik kepentingan.
<>
”Karena dalam politik praktis pasti akan terjadi conflict of interest, ada konflik kepentingan yang dapat memecah belah warga,” tutur Katib Aam PBNU KH Malik Madani saat dihubungi, Rabu (20/2) petang.

Menurut Kiai Malik, pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dilakukan secara langsung hampir selalu meninggalkan akibat negatif bagi masyarakat. Selain maraknya politik uang, calon pemilih sering dikorbankan dalam pertarungan politik kekuasaan.

Kiai Malik juga tak membenarkan jika ada pengurus NU yang terlibat politik praktis dengan mengatasnamakan jam’iyah. Di samping rawan perpecahan, praktik ini dianggap menyimpang dari garis perjuangan.

”Sebab, peran politik NU adalah di hight politic, yakni pada tataran ide, gagasan, bukan politik praktis. Termasuk berkait dengan politik kebangsaan dan kerakyatan,” imbuhnya.

Kiai Malik mengaku sangat prihatin dengan pengaruh tak sehat dari sistem pemilihan langsung. Ongkos politik yang terlalu mahal serta persaingan jumlah masa dipandang sebagai faktor penting mengapa pilkada cenderung menghasilkan konflik, politik uang, dan pejabat terpilih yang koruptif.

”Makanya pada Musyawarah Alim Ulama di Cirebon 2012 lalu, NU menilai pilkada lebih banyak mudaratnya daripada maslahatnya, dan karena itu perlu dikembalikan pada sistem perwakilan,” paparnya.

 

Penulis: Mahbib Khoiron