Puti Hasni (kanan), HZ Arifin Junaidi (tengah) dan
Jakarta, NU Online
Wacana penerapan perpanjangan jam sekolah atau full day school oleh Mendikbud Muhadjir Effendy dinilai banyak membawa dampak merugikan ketimbang manfaat yang bisa diambil. Hal itu jika pendidikan dilihat secara utuh dengan memperhatikan kultur dan kondisi objektifnya di berbagai daerah di Tanah Air.
"Sisi maslahatnya pasti ada tapi mudaratnya lebih banyak," ujar HZ Arifin Junaidi, Ketua Pengurus Pusat Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama, Rabu (10/8), dalam jumpa pers didampingi Sekretaris PP LP Ma'arif NU Muchsin Ibnu Djuhan dan Ketua Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) di kantor PBNU, Jakarta.
Arifin tak setuju bila full day school dianggap sebagai upaya "memesantrenkan sekolah". Karena dalam praktiknya ada perbedaan mendasar antara pesantren dan sekolah, misalnya dari segi kepemimpinan dan pola pembinaan terhadap peserta didik.
Selain budaya kerja orang tua siswa yang beragam, ia mencontohkan, sarana sekolah di sejumlah daerah yang masih di bawah standar, seperti ruang kelas yang terbatas. "Pagi untuk kelas ini dan kalau sore untuk kelas itu. Bila diterapkan maka akan merugikan peserta didik," tuturnya.
Pandangan senada juga diungkapkan Ketua PP IPPNU Puti Hasni. Ia meminta Kemendikbud melakukan riset secara utuh terhadap wacana kebijakan itu. Menurutnya, tak semua orang tua bekerja di luar rumah. Sehingga, penerapan full day school justru bisa mengganggu intensitas interaksi anak dengan orang tua dan teman di lingkungan tempat tinggal
"Soal waktu belajar, PP IPPNU melihat tidak banyak menjadi masalah. Keberagaman kondisi anak, orang tua dan masyarakat sudah terfasilitasi dengan model pembelajaran yang beragam: ada yang 'normal' dan ada yang full day school. Sehingga orang tua diberikan keleluasaan untuk memilih," kata Puti.
Ia menambahkan, PP IPPNU mendukung kebijakan pemerintah yang mendorong proses belajar di sekolah yang menyenangkan dan yang berporos pada kepentingan anak. (Mahbib)
Wacana penerapan perpanjangan jam sekolah atau full day school oleh Mendikbud Muhadjir Effendy dinilai banyak membawa dampak merugikan ketimbang manfaat yang bisa diambil. Hal itu jika pendidikan dilihat secara utuh dengan memperhatikan kultur dan kondisi objektifnya di berbagai daerah di Tanah Air.
"Sisi maslahatnya pasti ada tapi mudaratnya lebih banyak," ujar HZ Arifin Junaidi, Ketua Pengurus Pusat Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama, Rabu (10/8), dalam jumpa pers didampingi Sekretaris PP LP Ma'arif NU Muchsin Ibnu Djuhan dan Ketua Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) di kantor PBNU, Jakarta.
Arifin tak setuju bila full day school dianggap sebagai upaya "memesantrenkan sekolah". Karena dalam praktiknya ada perbedaan mendasar antara pesantren dan sekolah, misalnya dari segi kepemimpinan dan pola pembinaan terhadap peserta didik.
Selain budaya kerja orang tua siswa yang beragam, ia mencontohkan, sarana sekolah di sejumlah daerah yang masih di bawah standar, seperti ruang kelas yang terbatas. "Pagi untuk kelas ini dan kalau sore untuk kelas itu. Bila diterapkan maka akan merugikan peserta didik," tuturnya.
Pandangan senada juga diungkapkan Ketua PP IPPNU Puti Hasni. Ia meminta Kemendikbud melakukan riset secara utuh terhadap wacana kebijakan itu. Menurutnya, tak semua orang tua bekerja di luar rumah. Sehingga, penerapan full day school justru bisa mengganggu intensitas interaksi anak dengan orang tua dan teman di lingkungan tempat tinggal
"Soal waktu belajar, PP IPPNU melihat tidak banyak menjadi masalah. Keberagaman kondisi anak, orang tua dan masyarakat sudah terfasilitasi dengan model pembelajaran yang beragam: ada yang 'normal' dan ada yang full day school. Sehingga orang tua diberikan keleluasaan untuk memilih," kata Puti.
Ia menambahkan, PP IPPNU mendukung kebijakan pemerintah yang mendorong proses belajar di sekolah yang menyenangkan dan yang berporos pada kepentingan anak. (Mahbib)
Terpopuler
1
Targetkan 45 Ribu Sekolah, Kemendikdasmen Gandeng Mitra Pendidikan Implementasi Pembelajaran Mendalam dan AI
2
Taj Yasin Pimpin Upacara di Pati Gantikan Bupati Sudewo yang Sakit, Singgung Hak Angket DPRD
3
KH Thoifur Mawardi Purworejo Meninggal Dunia dalam Usia 70 tahun
4
Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI, Ketum PBNU Ajak Bangsa Teguhkan Persatuan
5
Kiai Miftach Jelaskan Anjuran Berserah Diri saat Alami Kesulitan
6
Amalan Mengisi Rebo Wekasan, Mulai Mandi, Shalat, hingga Yasinan
Terkini
Lihat Semua
