Forum Munas dan Konbes NU Minta Pemerintah Kembangkan Vaksin Nasional untuk Hindari Impor
NU Online · Ahad, 26 September 2021 | 05:00 WIB
Forum ini mendukung pengembangan vaksin dalam negeri. Selama ini pemerintah mengimpor vaksin Covid-19.
Aru Lego Triono
Kontributor
Jakarta, NU Online
Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2021 terkait kesehatan mendorong pemerintah untuk segera memperkuat kemandirian farmasi di dalam negeri. Forum ini mendukung pengembangan vaksin dalam negeri. Selama ini pemerintah mengimpor vaksin Covid-19.
Hal ini menjadi keputusan dari sidang Komisi Rekomendasi Munas-Konbes 2021 di bidang kesehatan.
“Ada penekanan sebagaimana yang kemarin ditekankan Kiai Said bahwa pemerintah (didorong) harus terus mendukung dan memprioritaskan pengembangan vaksin nasional agar tidak bergantung pada vaksin impor dari negara lain,” kata Sekretaris Komisi Rekomendasi M Kholid Syeirazi pada pembacaan hasil putusan sidang komisi, pada rapat pleno 4, Ahad (26/9).
Selain itu, di bidang kesehatan ini, Komisi Rekomendasi Munas dan Konbes NU 2021 mendorong pemerintah untuk segera menambah jumlah rumah sakit dan produksi alat kesehatan sehingga siaga menghadapi bencana termasuk bencana non-alam seperti pandemi.
Kemandirian farmasi dan vaksin nasional itu merupakan upaya yang harus dilakukan pemerintah, di sisi hilir, untuk memperkuat kapasitas ekosistem kesehatan. Dokter dan tenaga kesehatan juga harus ditambah.
“Kesejahteraan tenaga kesehatan yang mau ditugaskan ke daerah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal) harus ada jaminan kesehatan,” tambah Kholid.
Lebih lanjut, Komisi Rekomendasi Munas-Konbes NU 2021 juga mendorong agar pemerintah membenahi sistem kesehatan nasional dengan meningkatkan rasio dan keandalan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).
Tak hanya itu, pemerintah harus mengurangi kesenjangan distribusi fasilitas dan tenaga kesehatan seperti dokter atau dokter spesialis, perawat, dan bidang harus. Karena itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI harus mengoptimalkan fungsinya sebagai leading sector manajemen krisis untuk mengoordinasikan dan mengonsolidasikan data dan penanganan pandemi, dibantu Satgas Covid-19 Pusat dan Daerah.
Sedangkan rekomendasi yang diberikan di sisi tengah, Munas-Konbes NU 2021 mendorong pemerintah agar proses vaksinasi massal harus mencapai 70 persen populasi sebelum tenggat waktu satu tahun untuk mencapai target kekebalan komunitas (herd immunity).
Sementara itu, pada sisi hulu, pemerintah perlu menggencarkan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan 5M (menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas) dengan menggandeng elemen masyarakat sipil yang punya penetrasi pengaruh hingga level akar rumput. Sebab dengan disiplin 5M yang ketat, virus SARS-CoV-2 dan berbagai variannya akan dapat dikalahkan.
Kemudian, masih di sisi hulu, pemerintah perlu membagikan masker gratis kepada para pelaku usaha kecil, UKM, pegiat pasar, dan masyarakat yang rentan terpapar karena keterbatasan akses terhadap masker yang memenuhi standar medis.
Pewarta: Aru Lego Triono
Editor: Alhafiz Kurniawan
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Mempertahankan Spirit Kurban dan Haji Pasca-Idul Adha
2
Ketum PBNU Buka Suara soal Polemik Tambang di Raja Ampat, Singgung Keterlibatan Gus Fahrur
3
Jamaah Haji yang Sakit Boleh Ajukan Pulang Lebih Awal ke Tanah Air
4
Rais 'Aam dan Ketua Umum PBNU Akan Lantik JATMAN masa khidmah 2025-2030
5
Khutbah Jumat: Meningkatkan Kualitas Ibadah Harian di Tengah Kesibukan
6
Khutbah Jumat: Menyatukan Hati, Membangun Kerukunan Keluarga Menuju Hidup Bahagia
Terkini
Lihat Semua