Ditunggu Fatwa NU Perihal Pemisahan Negara dan Pemerintah
NU Online · Jumat, 9 Mei 2014 | 16:01 WIB
Yogyakarta, NU Online
Budayawan Emha Ainun Najib menaruh harapan kepada NU untuk memperjelas kedudukan NKRI sebagai negara, bukan pemerintah. Dengan pemisahan ini, maka peran negara dan pemerintah menjadi jelas.
<>
Selama ini peran dan posisi kedua masih tertukar, kata Emha yang kerap dikenal dengan nama Cak Nun pada sarasehan nasional “Ulama Pesantren dan Cendekiawan” di asrama haji jalan Letjen Haryono nomor 42 Yogyakarta, Rabu (6/5).
Keluarnya fatwa NU bahwa NKRI sebagai bentuk negara, sudah mendesak. Karena, di Indonesia tidak jelas, mana pemerintah dan mana negara. Dari situ, posisi berikut peran negara dan pemerintah memiliki batas yang jelas. Tanggung jawab keduanya pun terang.
“Kalau tidak diubah oleh NU, maka ini akan kacau,” tegas Cak Nun di hadapan sedikitnya 100 hadirin dalam forum yang diselenggarakan PWNU DI Yogyakarta.
Seperti Wali Sanga, NU memiliki kekuatan untuk memberikan batasan jelas antara negara dan pemerintah. Jangan dikira Sunan Kalijaga hanya bisa membikin wayang. Ketika mengislamkan Majapahit, yang pertama kali ditaklukkan oleh Sunan Kalijaga adalah para empu-empunya.
Selain ahli senjatanya, lanjut Cak Nun, Sunan Kalijaga kemudian menaklukkan parlemennya dan mengislamkan keluarga keraton. “Kalau melakukan konstruksi dari Wali Sanga, kita tidak hanya sibuk dengan berdakwah, tapi bisa memberikan rekomendasi terhadap negara,” tandas Cak Nun. (Nur Sholikhin/Alhafiz K)
Terpopuler
1
Soal Tambang Nikel di Raja Ampat, Ketua PBNU: Eksploitasi SDA Hanya Memperkaya Segelintir Orang
2
Khutbah Jumat: Mempertahankan Spirit Kurban dan Haji Pasca-Idul Adha
3
Rais 'Aam dan Ketua Umum PBNU Akan Lantik JATMAN masa khidmah 2025-2030
4
Khutbah Jumat: Meningkatkan Kualitas Ibadah Harian di Tengah Kesibukan
5
Jamaah Haji yang Sakit Boleh Ajukan Pulang Lebih Awal ke Tanah Air
6
Ketum PBNU Buka Suara soal Polemik Tambang di Raja Ampat, Singgung Keterlibatan Gus Fahrur
Terkini
Lihat Semua
