Nasional
Besok, PBNU Bahas Masalah Kewarganegaraan Ganda
NU Online · Senin, 19 September 2016 | 11:11 WIB
Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melalui Lembaga Bahtsul Masail (LBM) akan mengadakan pembahasan perihal hukum kewarganegaraan ganda di Gedung PBNU, Jakarta, Selasa (20/9) siang. Forum bahtsul masail ini melibatkan anggota DPR, pihak Kemendagri, pengurus harian PBNU, dan para kiai pesantren.
Forum ini akan mendiskusikan kewarganegaraan ganda dari pelbagai sudut sehingga peserta dapat menimbang maslahat dan mafsadatnya bagi bangsa Indonesia jika UU Kewarganegaraan Ganda ini diberlakukan di Indonesia.
“Masalah ini jelas kita bahas. Nanti DPR juga mau membahas RUU Kewarganegaraan,” kata Sekretaris Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU H Sarmidi Husna kepada NU Online, Ahad (18/9) sore.
Pertemuan ini, kata H Sarmidi, diharapkan dapat menghasilkan sebuah putusan hukum Islam sejenis fatwa perihal kewarganegaraan ganda. Di akhir pertemuan, peserta rencananya akan merumuskan sejumlah rekomendasi dari hasil kajian tersebut untuk disampaikan kepada pemerintah.
Rekomendasi ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan perihal kewarganegaraan ganda. (Alhafiz K)
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melalui Lembaga Bahtsul Masail (LBM) akan mengadakan pembahasan perihal hukum kewarganegaraan ganda di Gedung PBNU, Jakarta, Selasa (20/9) siang. Forum bahtsul masail ini melibatkan anggota DPR, pihak Kemendagri, pengurus harian PBNU, dan para kiai pesantren.
Forum ini akan mendiskusikan kewarganegaraan ganda dari pelbagai sudut sehingga peserta dapat menimbang maslahat dan mafsadatnya bagi bangsa Indonesia jika UU Kewarganegaraan Ganda ini diberlakukan di Indonesia.
“Masalah ini jelas kita bahas. Nanti DPR juga mau membahas RUU Kewarganegaraan,” kata Sekretaris Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU H Sarmidi Husna kepada NU Online, Ahad (18/9) sore.
Pertemuan ini, kata H Sarmidi, diharapkan dapat menghasilkan sebuah putusan hukum Islam sejenis fatwa perihal kewarganegaraan ganda. Di akhir pertemuan, peserta rencananya akan merumuskan sejumlah rekomendasi dari hasil kajian tersebut untuk disampaikan kepada pemerintah.
Rekomendasi ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan perihal kewarganegaraan ganda. (Alhafiz K)
Terpopuler
1
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Tetap Gelar Aksi, Tuntut Mundur Bupati Sudewo
2
5 Poin Maklumat PCNU Pati Jelang Aksi 13 Agustus 2025 Esok
3
Harlah Ke-81 Gus Mus, Ketua PBNU: Sosok Guru Bangsa yang Meneladankan
4
Obat bagi Jiwa yang Kesepian
5
Innalillahi, A'wan Syuriyah PWNU Jabar KH Awan Sanusi Wafat
6
RMINU Jakarta Komitmen Bentuk Kader Antitawuran dengan Penguatan Karakter
Terkini
Lihat Semua
