Nasional

Awal Juni, PKH Non-Tunai Kemensos Jangkau Seluruh Daerah di Indonesia

NU Online  ·  Senin, 1 Mei 2017 | 16:01 WIB

Ciamis, NU Online
Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) Non Tunai dipastikan menjangkau seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia awal Juni 2017. Perluasan jangkauan ini dalam rangka percepatan kenaikan indeks keuangan inklusif hingga 75 persen di tahun 2019 mendatang. 

"Paling cepat akhir Mei 2017 semua kabupaten/kota seluruh Indonesia sudah menerima secara non tunai," ungkap Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat penyaluran sejumlah bansos di Pendopo Bupati Kabupaten Ciamis, Senin (1/5). 

Khofifah menerangkan, perluasan tersebut mencakup kabupaten/kota yang secara geografis berada di wilayah perbatasan, kepulauan, dan terluar Indonesia. Sebelumnya terobosan penyaluran bansos melalui perbankan ini hanya menyentuh 98 kota dan 200 kabupaten. 

Terkait sarana prasarana beserta infrastruktur pendukung, kata Khofifah, Kementerian Sosial bersama Himpunan Bank Negara (Himbara) telah mempersiapkannya. Termasuk diantaranya berkoordinasi dengan PT Telkom terkait ketersediaan jaringan internet. 

"Untuk menjangkau wilayah-wilayah kepulauan, kami (Kemensos-red) bekerjasama dengan BRI melalui Layanan Teras Kapal BRI. Sementara untuk daerah-daerah terpencil ada fasilitas layanan gerak yang menerapkan sistem jemput bola," tuturnya.

Menurutnya, perluasan jangkauan ini sejalan dengan nawacita butir kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Dikenalkannya masyarakat kurang mampu dengan industri jasa keuangan bank tidak sekedar untuk mengambil bansos yang disalurkan pemerintah

Lebih dari itu, lanjut Khofifah, masyarakat dikenalkan dengan apa itu kegunaan rekening, produk perbankan, perencanan keuangan keluarga, manfaat menabung, dan lain sebagainya, termasuk berbagai risiko yang mungkin terjadi. 

"Saat ini angka literasi atau pengetahuan masyarakat Indonesia tentang keuangan masih rendah terutama di wilayah pinggiran. Alhasil, akses masyarakat ke perbankan masih didominasi masyarakat perkotaan," ujarnya. 

Diungkapkan, tradisi masyarakat untuk menabung masih bersifat tradisional. Tidak sedikit yang masih menyimpan uang dibawah tempat tidur atau tempat tertentu di dalam rumah mereka. Akibat yang paling buruk karena rendahnya literasi tersebut, banyak masyarakat terjebak rentenir atau investasi bodong. 

"Dengan diperkenalkan berbagai produk perbankan, masyarakat diajari untuk menabung dan mengakses permodalan yang lebih aman dan menguntungkan," imbuhnya. 

PKH Dongkrak IPM Indonesia

Sementara itu, Khofifah menuturkan PKH merupakan program pengentasan kemiskinan yang efektif dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2016, IPM Indonesia telah mencapai 70,18. Angka ini meningkat sebesar 0,63 poin dibandingkan dengan IPM Indonesia pada tahun 2015 yang sebesar 69,55.

Demikian pula dengan status pembangunan manusia di Indonesia yang meningkat dari “sedang” menjadi “tinggi”. IPM Indonesia pada tahun 2016 tumbuh sebesar 0,91 persen dibandingkan tahun 2015.

"Komplementaritas Bansos PKH dengan bantuan sosial dan program subsidi lainnya berdampak signifikan dalam percepatan penanganan kemiskinan di Indonesia," tuturnya. 

"Saya optimistis, IPM akan semakin meningkat. Terlebih di tahun 2017 ini bantuan sosial disalurkan secara non tunai. Dan di tahun 2018 mendatang, jumlah KPM pun meningkat dari sebelumnya 6 Juta KPM menjadi 10 juta KPM," tambahnya. 

Dalam kunjungan ke Kabupaten Ciamis, Khofifah menyalurkan bansos senilai Rp175 miliar. Bantuan tersebut terdiri dari PKH Non Tunai, beras sejahtera (Rastra), Bansos UEP-KUBE, Bantuan Keserasian Sosial, Bansos Disabilitas, dan Bansos Lanjut Usia. (Red: Fathoni)