Internasional

PM Tunisia: Tak Ada Agenda Menormalisasi Hubungan dengan Israel

Rab, 16 Desember 2020 | 09:00 WIB

PM Tunisia: Tak Ada Agenda Menormalisasi Hubungan dengan Israel

Perdana Menteri Tunisia Hichem Mechichi menegaskan, negaranya tidak memiliki niatan untuk mengikuti langkah Maroko yaitu menormalisasi hubungan dengan Israel. (Foto: worldatlas)

Tunis, NU Online
Perdana Menteri Tunisia Hichem Mechichi menegaskan, negaranya tidak memiliki niatan untuk mengikuti langkah Maroko yaitu menormalisasi hubungan dengan Israel. Menurutnya, normalisasi hubungan dengan Israel tidak termasuk dalam agenda yang akan dikerjakan pemerintah Tunisia.


“Bagi Tunisia, pertanyaan itu tidak ada dalam agenda,” kata Mechichi dalam sebuah wawancara dengan France24, Senin, (14/12), seperti diberitakan Aljazeera. 


Meski demikian, Mechichi menghormati keputusan yang diambil pemerintah Maroko. Karena, bagi dia, masing-masing negara memiliki diplomasinya sendiri yang dianggap terbaik bagi rakyatnya.


“Setiap negara memiliki realitasnya sendiri, kebenarannya sendiri, dan diplomasinya sendiri, yang dianggap terbaik untuk rakyatnya. Kami menghormati pilihan Maroko, Maroko adalah negara saudara yang kami sangat cintai,” katanya. Mechichi mengungkapkan, pihaknya belum didekati pemerintahan Trump terkait dengan isu normalisasi hubungan dengan Israel. 


Sekadar informasi, pekan lalu Maroko setuju untuk menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Dengan demikian, Maroko menjadi negara Arab keempat yang menjalin hubungan dengan Israel selama tahun ini, setelah sebelumnya Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, dan Sudan.


Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menyebut bahwa Gedung Putih mengakui kedaulatan Maroko atas seluruh wilayah Sahara Barat. Sahara Barat adalah sebuah teritori di bagian barat laut Afrika yang disengketakan selama puluhan tahun oleh Maroko dan Fron Polisario didukung Aljazair yang ingin mendirikan negara merdeka di wilayah itu. Bagi Aljazair, langkah ini merupakan bagian dari ‘manuver asing yang bertujuan untuk mengguncang’ wilayah itu. 


Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Uni Afrika, Mahkamah Internasional, maupun Uni Eropa memasukkan Sahara Barat ke dalam daftar wilayah yang tidak berpemerintah. 


Pengumuman Maroko menormalisasi hubungan dengan Israel tersebut memicu reaksi yang beragam di khalayak Maroko. Dilaporkan, pihak berwenang mengizinkan aksi demo yang mendukung kesepakatan tersebut dan melarang aksi protes yang mengecam kesepakatan itu.  


Otoritas Palestina juga bereaksi keras atas pengumuman itu. Anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Bassam al-Salhi, mengutuk kesepakatan itu. Menurutnya, setiap normalisasi dengan Israel tidak bisa diterima hingga Israel mengakhiri pendudukannya atas wilayah Palestina.


Pewarta: Muchlishon
Editor: Fathoni Ahmad