Internasional

PBB: Myanmar Harus Ditekan untuk Pulangkan Rohingya

NU Online  ·  Selasa, 3 Juli 2018 | 09:00 WIB

Cox’s Bazar, NU Online
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengatakan, dunia internasional harus lebih menekan Myanmar agar proses pemulangan (repatriasi) pengungsi Rohingya dari Bangladesh bisa segera terwujud dan aman. 

Perlu diketahui bahwa PBB dan pemerintah Myanmar telah menandatangai sebuah kesepakatan. Dengan kesepakatan tersebut, PBB berharap ratusan ribu pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar -akibat operasi militer yang brutal pada Agustus tahun lalu- bisa kembali ke tanah airnya.

Guterres menilai, kesepakatan tersebut adalah langkah pertama yang dalam upaya menjamin dan mengakui hak-hak warga Rohingya.

“Mari kita uji ketulusan dari konsesi ini dan kemudian mari kita lanjutkan dalam kaitannya dengan hak penuh warga Rohingya,” kata Guterres saat mengunjungi kamp pengungsin warga Rohingya di Bangladesh, Senin (2/7), dilaporkan Reuters.

“Ini mungkin salah satu kisah paling tragis dalam kaitannya dengan pelanggaran sistematis terhadap hak asasi manusia. Kami harus mendorong dan akan mendorong ke arah yang benar,” lanjutnya.

Namun demikian dari draf kesepakatan yang bocor, hak kewarganegaraan dan kebebasan warga Rohingya di luar negara bagian Rakhine tidak dijamin. Beberapa pemimpin Rohingya menolak kesepakatan tersebut karena tidak menjamin hak warga Rohingya sebagaimana mestinya.

Kamp transit kosong

Pemerintah Myanmar telah menyiapkan kamp transit untuk menyambut kedatangan para pengungsi Rohingya dari Bangladesh. 

Kamp ini dimaksudkan untuk menampung hingga 150 pengungsi Rohingya setiap harinya. Akan tetapi, kamp transit tersebut kosong. Myanmar mengklaim bahwa kamp transit tersebut sudah dibuka sejak Januari, namun kamp tersebut kosong karena para pengungsi Rohingya takut kembali ke tempat dimana mereka diusir secara brutal pada Agustus tahun lalu.

“Kami telah siap untuk menerima mereka sejak Januari, ketika kami buka," ujar Win Khaing, direktur imigrasi di Nga Khu Ra, sebagaimana dilaporkan kantor berita AFP. (Red: Muchlishon)