Negara-negara Arab Menormalisasi Hubungan dengan Israel, Faksi-faksi Politik Palestina Bersatu

Ramallah, NU Online
Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain menjadi dua negara Arab terakhir yang menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Pada hari ini, Selasa (15/9) Menteri-menteri Luar Negeri UEA dan Bahrain dilaporkan berada di Gedung Putih, Amerika Serikat (AS) untuk menandatangani perjanjian dan menjalin hubungan penuh dengan Israel. 

Langkah negara-negara Arab itu dinilai melanggar Prakarsa Perdamaian Arab (Initiative Peace Arab). Hal itu juga dianggap menjadi ancaman bagi tuntutan lama negara-negara Arab agar Israel mengakhiri pendudukannya dan menyetujui solusi dua negara.

Menghadapi negara-negara Arab yang menormalisasi hubungan dengan Israel tersebut, faksi-faksi politik Palestina yang selama ini terpecah melakukan pembicaraan multilateral secara intensif untuk memulihkan persatuan dan memperbaiki perpecahan antara Jalur Gaza dan Tepi Barat.

Dilansir laman Aljazeera, Selasa (15/9), kelompok-kelompok Palestina yang dipimpin oleh Hamas dan Fatah menyetujui ‘kepemimpinan terpadu’. Kepemimpinan ini terdiri dari semua faksi dan akan memimpin perlawanan rakyat Palestina yang komprehensif terhadap pendudukan Israel.

Pembentukan kepemimpinan bersama ini terjadi setelah Mahmoud Abbas (Presiden Otoritas Palestina), Ismail Haniya (Hamas), Ziyad al-Nakhala (ketua Jihad Islam), dan para pemimpin faksi Palestina lainnya mengadakan pertemuan pada 3 September lalu melalui video konferensi.

Ada tiga komite yang terbentuk dalam pertemuan itu. Komite pertama berfokus pada pembentukan kepemimpinan lapangan terpadu. Ini dimaksudkan untuk mengaktifkan perjuangan rakyat Palestina melawan pendudukan Israel. Komite kedua bertanggung jawab untuk mencapai visi yang disepakati guna mengakhiri pembagian antara Gaza dan Tepi Barat. Komite ketiga bertugas menghidupkan kembali Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).

Tiga komite ini diberi waktu lima pekan untuk menyampaikan rekomendasi kepada Presiden Mahmoud Abbas. Abbas berjanji akan menyetujui semua rekomendasi yang dibuat komite tersebut.

Seorang anggota Biro Politik Hamas, Husam Badran, mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang mendorong rakyat Palestina bersatu. Yaitu ‘Kesepakatan Abad Ini’ yang digagas Presiden AS Donald Trump, rencana aneksasi Israel atas wilayah Palestina, dan negara-negara Arab yang menormalisasi hubungan dengan Israel.

Menurutnya, langkah negara-negara Arab tersebut mengharuskan faksi-faksi Palestina untuk saling bekerja sama, saling memperkuat internal, dan melampaui perbedaan mereka untuk menyelamatkan perjuangan Palestina.

Sebagaimana diketahui, dua partai politik Palestina, Fatah dan Hamas, terpecah sejak 2007 lalu ketika Hamas menggulingkan pasukan keamanan Fatah setelah terjadi ketegangan selama berbulan-bulan. Sejak saat itu, berbagai upaya dilakukan untuk menjembatani kesenjangan dua kelompok tersebut namun tidak ada yang membuahkan hasil.

Namun akhir-akhir ini, hubungan Fatah dan Hamas mengalami peningkatan yang signifikan. Dalam beberapa bulan terakhir, dua kelompok utama Palestina ini terlibat dalam pembicaraan positif. Keduanya menolak rencana Israel dan AS terkait dengan ‘Kesepakatan Abad Ini’. 

Pewarta: Muchlishon
Editor: Fathoni Ahmad