Abbas Serukan PBB Keluarkan "Akte Kelahiran" Palestina

New York, NU Online
Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB) menyerukan, agar Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) "mengeluarkan akta kelahiran negara Palestina".
<>
Abbas mengeluarkan pernyataan tersebut di Sidang Majelis Umum, yang memiliki 193 anggota, saat ia mengajukan permintaan bersejarah Palestina bagi peningkatan status "negara non-anggota" di PBB.

"Sidang Majelis Umum diserukan pada hari ini untuk mengeluarkan akta kelahiran mengenai kenyataan Negara Palestina. Itu sebabnya mengapa secara khusus kita berada di sini hari ini," kata Abbas.

Presiden Palestina itu disambut tepuk tangan berkepanjangan saat dirinya berjalan ke podium Sidang Majelis Umum PBB. Forum tersebut melakukan pemungutan suara mengenai permintaan Palestina pada Kamis malam waktu setempat (Jumat WIB).

"Dalam upaya kami hari ini untuk memperoleh status negara non-anggota bagi Palestina di PBB, kami menegaskan kembali Palestina akan selalu patuh dan hormat pada piagam dan semua resolusi PBB, serta hukum kemanusiaan internasional," ujarnya.

Ia menimpali, "Menegakkan persamaan, menjamin kebebasan masyarat sipil, menegakkan hukum dan mendorong demokrasi dan pluralisme, serta menegakkan dan melindungi hak asasi perempuan."

Setelah pidato Presiden Palestina tersebut, Sidang Majelis Umum PBB dengan suara mayoritas mensahkan peningkatan status Palestina di PBB dari "kesatuan" jadi "negara non-anggota", yang akan meningkat jadi pengakuan simbolis dan tersirat badan dunia itu bagi Negara Palestina.

Sebanyak 193 negara anggota PBB memberi suara --138 berbanding sembilan, dan 41 abstain-- untuk mendukung rancangan resolusi yang ditaja-bersama oleh sebanyak 70 negara --termasuk China, Aljazair, Angola, Brazil, Kuba, Jordania, Kenya, Nigeria, Pakistan, Peru, Qatar, Senegal, Afrika Selatan, Tajikistan, Venezuela and Zimbabwe.

Sebanyak 10 negara ditambahkan ke dalam daftar penaja-bersama rancangan resolusi.

Kanada, Israel dan Amerika Serikat memberi suara yang menentang rancangan resolusi tersebut

Pada Jumat pagi, pemimpin perunding Palestina Saeb Erekat mengatakan pemungutan suara dengan suara berlimpah yang mendukung upaya Palestina di PBB merupakan "Sertifikat kelahiran Negara Palestina".

Spanyol akan mendukung upaya Palestina meningkatkan kedudukan di PBB dan mendapat pengakuan baru dunia pada pemungutan suara di Majelis Umum PBB pada pekan ini.

"Spanyol akan memilih 'ya' besok untuk permintaan Palestina sejalan dengan sejarah kami," kata Menteri Luar Negeri Spanyol, Jose Manuel Garcia-Margallo, kepada parlemen, menambah dukungan Madrid pada sikap serupa dari Prancis dan beberapa negara lain Eropa.

Spanyol percaya upaya Palestina meningkatkan peringkat dari kelompok pengamat di Majelis Umum menjadi negara pengamat bukan anggota adalah cara terbaik menuju perdamaian, katanya.

Swiss pada Rabu menyatakan akan memilih mendukung upaya Palestina meningkatkan kedudukan di Perserikatan Bangsa-Bangsa, menggemakan sikap negara lain.

Dengan menggambarkan rancangan resolusi Palestina untuk ditetapkan Majelis Umum badan dunia itu pada Kamis "membangun dan pragmatis", pernyataan Dewan Federal mengatakan bahwa keputusan itu sesuai dengan kebijakan Swiss mengupayakan perdamaian abadi, adil, dan dirundingkan Israel dan negara mandiri dan layak Palestina dalam perbatasan aman dan diakui antarbangsa.

Prancis pada Selasa menjadi negara utama pertama Eropa menyatakan akan mendukung upaya Palestina meningkatkan kedudukan di Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi negara pengamat bukan anggota.

"Belgia akan memberi suara mendukung pemberian peningkatan kedudukan Palestina di PBB," kata Perdana Menteri Belgia, Elio Di Rupo, Kamis, setelah media melaporkan negara itu akan abstain.

"Belgia pada hari ini memutuskan memilih mendukung resolusi memberi Palestina kedudukan pengamat bukan anggota di PBB," kata perdana menteri itu sesudah sidang kabinet membahas masalah tersebut. Di Rupo menyatakan keputusan itu bertujuan mendorong upaya perdamaian Timur Tengah.

Dengan pembicaraan langsung perdamaian tertahan lebih dari dua tahun, Palestina berusaha mendorong negara lama terjanji mereka dengan cara lain, khususnya dengan meningkatkan kedudukan mereka di Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

Pada tahun lalu, mereka mencoba mendapatkan keanggotaan penuh di Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Dewan Keamanan, tapi permintaan itu terhenti karena tentangan Amerika Serikat, anggota tetap dan pemegang hak veto dewan tersebut.

Pada tahun ini, Palestina menyatakan mengupayakan peningkatan kedudukan di Majelis Umum, tempat tidak ada anggota dapat menghentikan resolusi dan mereka diperkirakan mudah mendapatkan dukungan memadai.

Usul itu diperkirakan lolos, karena mendapat dukungan sebagian besar dari 193 negara anggota badan dunia tersebut.

Utusan Palestina menyatakan 132 negara saat ini mengakui negara Palestina.

Kedudukan baru itu akan meningkatkan peluang Palestina bergabung dengan Mahkamah Pidana Antarbangsa dan badan lain PBB. Ini satu langkah cukup signifikan menuju pengakuan kedaulatan Palestina sebagai negara dan bangsa di dunia. 

Palestina ingin melancarkan tindakan hukum di Mahkamah Internasional bermarkas di Den Haag itu untuk menentang pendudukan Israel atas Tepi Barat.

Amerika Serikat dan Israel menentang upaya di Perserikatan Bangsa-Bangsa itu, bersikeras bahwa hanya pembicaraan langsung tentang perjanjian perdamaian dapat menghasilkan kesepakatan, yang menciptakan negara Palestina.


Redaktur: Mukafi Niam
Sumber   : Antara