Ulama DKI Jakarta Sarankan Masyarakat Tunda Acara Keagamaan dan Sosial Secara Berkerumun

Jakarta, NU Online
Forum Multaqa Ulama DKI Jakarta yang terdiri atas habaib dan kiai dari berbagai ormas keagamaan mengimbau masyarakat untuk menghentikan sementara acara keagamaan dan kegiatan sosial lain yang diadakan secara tatap muka dan konvensional.

Forum Multaqa Ulama DKI Jakarta memandang acara keagamaan dan kegiatan sosial lain yang diadakan secara offline atau luring dan melibatkan massa yang berkerumun menjadi sangat rawan pelanggaran protokol kesehatan (prokes).

Demikian putusan Forum Multaqa Ulama Jakarta yang diinisasi oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta. Forum ini diselenggarakan di Yayasan Arrahmah Center Jakarta Timur, Kamis (26/11) pagi.

“Di saat situasi pandemi, ulama Jakarta meminta warga DKI Jakarta terutama umat Islam untuk menunda kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial lainnya yang mendatangkan kerumunan orang banyak,” kata Ketua PWNU DKI Jakarta KH Samsul Ma’arif.

Kiai Samsul menambahkan, ulama DKI Jakarta mendorong masyarakat agar senantiasa menjaga ketertiban umum yang diterapkan aparat di tingkat pusat dan daerah.

Wakil Katib Syuriyah PWNU DKI Jakarta KH Taufik Damas Lc mengatakan, forum ulama Jakarta ini mengingatkan kembali kedisiplinan dan ketertiban masyarakat terhadap prokes yang terabaikan dan tampak mengendur.

“Intinya, forum ini lahir dari kepedulian ulama, habaib, kiai, dan guru-guru di DKI Jakarta terhadap masyarakat Jakarta. Kita ingin pandemi berhenti. Kita mendorong masyarakat untuk menunda kerumunan massa kalau bisa,” kata Kiai Taufik Damas.

Bila tidak bisa menunda atau menyelenggarakan acara keagamaan dan kegiatan sosial lainnya secara online, acara yang diadakan secara offline dan konvensional merupakan pilihan terakhir.

“Bila tidak bisa, penyelenggara bertanggung jawab untuk mempersiapkan acara dengan tertib prokes. Tanpa partisipasi masyarakat, pandemi akan sulit berakhir,” kata Kiai Taufik.

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jaya Irjen Pol Fadil Imran yang hadir membuka forum ini mengatakan, kerumunan itu membuat usaha pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 sia-sia. Padahal, sejauh pemerintah telah menurunkan anggaran penanganan Covid-19 sedikitnya Rp685 triliun.

"Uang segitu kalau untuk bikin pondok pesantren, nggak tahu jadi berapa pondok," kata Fadil.

Tampak hadir pada forum terbatas ini pengurus harian PWNU dan PCNU se-DKI Jakarta, Katib Syuriyah PBNU KH Zulfa Musthofa, Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan, Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) H Ali Masykur Musa, Kapolda Metro Jaya Fadil Imran, dan utusan Pangdam Jaya.

Pewarta: Alhafiz Kurniawan

Editor: Muhammad Faizin