Pontianak, NU Online
Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen organisasi kepemudaan, Kementrian Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan Workshop Penguatan Manajerial Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah di Hotel Harris Pontianak, Senin hingga Rabu (27-29/8).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Asrorun Ni'am Sholeh Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Imam Gunawan, selaku Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda.
Juga Khalilah selaku tenaga ahli Komisi X DPR RI beserta peserta perwakilan dari berbagai organisasi kedaerahan, organisasi kemahasiswaan, organisasi pelajar, serta organisasi keagamaan yang terdiri dari 56 peserta.
Abdullah Mas’ud selaku panitia menyampaikan rasa bangga melihat semangat peserta yang hadir dengan semangat luar biasa hingga melebihi kapasitas yang diperkirakan. “Kami berharap kegiatan ini bermanfaat khususnya untuk para peserta,” katanya, Selasa (28/8).
Dalam pandangannya, kegiatan sebagai bagian dari ikhtiar untuk sedikit memberikan kontribusi bagi kualitas pengelolaan organisasi di daerah. “Kegiatan ini adalah bagian dari implementasi Undang-undang nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan,” katanya.
Meskipun kegiatan sangat pendek karena hanya memberikan stimulus, tapi ini adalah upaya untuk mensinergikan kekuatan pemuda di Kalimantan Barat. “Saya kira perlu dikompakkan dengan kegiatan lain yang sifatnya praktis,” katanya. Misalnya pelatihan kewiraausahaan khusus bagi komunitas wirausahaan di masing-masing OKP, baik anggota maupun pengurus harus ada yang konsen di bidang kewirausahaan, lanjut Abdullah.
Pada kesempatan sebelumnya, Asrorun Niam Sholeh menyampaikan bahwa masing-masing organisasi memiliki tujuan, visi misi, dan komitmen didasarkan hal yang bersifat primordial. “Karena kecenderungan kita sebagai manusia atau mahkluk sosial berkelompok pada dasar-dasar yang sama,” ungkapnya.
Sebagai konsekuensi, masing-masing berkelompok pada peminatan yang sama asal daerah yang sama dan masih bersifat manusiawi. “Dan ini yang disebut dengan faktor penyama,” tegasnya.
Hal tersebut menjadi terlarang dan tidak dibernarkan ketika mempertentangkan kelompok kepentingan yang ada dan diperhadapkan. “Maka tugas kita adalah menjahit sekaligus merajut kebersamaan," papar mantan aktifis 98 tersebut.
Baginya, Kalbar menjadi salah satu miniatur masyarakat plural. “Kita sebagai jangkar perwujudan persatuan memiliki tugas yang tidak ringan,” pungkasnya. (Rika Artika/Ibnu Nawawi)