Suksesi Diharap tidak Dipaksakan

ACEH UTARA, NU Online
Pemilihan kepala daerah (pilkada) di Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe diharapkan bisa terlaksana melalui pemilihan langsung. Oleh karena itu, DPRD diharapkan tidak memaksakan untuk menggelar suksesi dengan pola lama, tetapi harus dilaksanakan sesuai qanun pilsung yang telah disahkan DPRD NAD sehingga siapapun yang terpilih nantinya punya kepercayaan dari masyarakat.

Demikian, antara lain pendapat akademisi, M Akmal S.sos MA, penggagas KIP Almanar SH, ulama Tgk H Syamaun Risyad Lc, dan mantan anggota dewan Aceh Utara, Syahruddin Hamzah, kepada Koreponden NU-Online, Selasa Kemarin (22/6).

Mereka diminta komentar menyangkut penjajakan dewan Aceh Utara untuk melaksanakan pilkada. Mereka akan berusaha menjumpai gebernur selaku PDSD untuk meminta izin pelaksanaan suksesi di Aceh Utara yang beberapa waktu lalu sempat tertunda.

Dekan Fisip Unima, M Akmal S.Sos MA menyarankan, sebaiknya pemilihan kepala daerah merujuk pada qanun yang sudah disahkan DPRD Propinsi yaitu pemilihan kepala daerah secara langsung. Oleh karena itu, ujar master administrasi negara lulusan Universitas Malaysia itu, jika pemilihan kepala daerah dengan sistem lama (melalui DPRD-red), maka telah membuka peluang terjadinya money politic dalam proses tersebut.

Akmal menilai, kalau ada keinginan dari segelintir elit politik Aceh baik di dewan maupun di eksekutif yang ingin menyegerakan pilkada non pilsung, itu sangat paradok dengan qanun yang sudah disahkan dewan. "Ini tidak mendidik malah membodohi rakyat," katanya.

Dia berharap, semua pihak mendorong proses pilkada pilsung segera terwujud di Aceh, apalagi dengan model pilsung bisa membuka ruang publik yang jelas. Dan siapapun yang terpilih nantinya akan bertanggungjawab terhadap konsituen, dan bisa meminimalisir politik uang.

Senada dengan itu, penggagas Komite Independen Pemilihan (KIP), kepala daerah, Almanar SH, pemilihan kepala daerah melalui DPRD sudah ketinggalan zaman. Oleh karena itu, kepada semua pihak untuk sementara waktu bersabar, sehingga nantinya pilkada pilsung bisa dilakukan.

Sebab, kalau memang pilkada di paksakan melalui DPRD, masyarakat akan bertanya ada apa. Konon lagi qanun pilsung nomor 2 tahun 2004, sudah disahkan dewan. Dia menilai, kalau pemilihan melalui DPRD juga terwujud, maka terbukti bahwa calon pimpinan yang terpilih nantinya tidak percaya diri bila dipilih oleh rakyat, sehingga dengan sendirinya legitimasi kepala daerah di depan rakyat juga sangat lemah, ujarnya.

Begitupun kepada PDSD anggota Komisi A DPRD NAD ini berharap, memberi kebijakan untuk menunda sementara pilkada melalui DPRD. "Menunda sementara sangat bijaksana, sambil menunggu pilkada pilsung bisa digelar," ujarnya.

Menurut Tgk H Syamaud Risyad, apa salahnya semua pihak bersabar sehingga pilkada di Aceh Utara dan Lhokseumawe bisa dilakukan melalui pemilihan langsung. Kalau ada pihak yang memaksakan kehendak agar pilkada tetap dilakukan oleh DPRD, ini menujukkan ada sesuatu dibalik itu.

Sebab nilainya, sangat aneh, ada permintaan pilkada melalui DPRD, padahal sudah ada qanun (perda-red) yang mengatur tentang pilsung. "Saya kira untuk Aceh Utara dan Lhokseumawe lebih tepat dilakukan pilkada melalui pilsung," katanya.

Dia menilai, kalau rakyat bisa memilih pemimpinnya secara langsung, maka yang terpilih nantinya akan mendapat kepercayaan rakyat, dan yang bersangkutan akan berbuat yang terbaik untuk rakyat.

Begitupun menurut mantan anggota DPRD Aceh Utara, Syahruddin Hamzah, legalitas rakyat untuk memilih bupati dan walikota sudah tiba. Oleh karena itu, kalau ada upaya dewan untuk memilih pimpinan daerah perlu dibendung. (KD-NAD/Muntadhar)