Seminar PMII Munculkan Wacana Perlunya "Hotel Syariah"

Banjarmasin, NU Online
Seminar yang digelar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, memunculkan wacana perlunya membangun "hotel syariah", yakni yang sesuai ajaran Islam, selain melengkapi hotel yang ada dengan masjid/mushola.

Ide membangun "hotel syariah" itu dilontarkan Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Taufik Hidayat, SH, yang menjadi salah satu pembicara dalam seminar "Bisnis Perhotelan dan Hiburan Malam dalam Perspektif Pemerintah, Ulama dan Pengusaha" di Graha Fortuna Banjarmasin, Sabtu.

"Kalau ’bank syariah’ terbukti mampu berkembang pesat, kenapa tidak kita coba membangun ’hotel syariah’. Coba PMII mempeloporinya, kalau diminati konsumen, kan pemilik hotel-hotel konvensional yang tak pernah lepas dari tuduhan kemaksiatan juga akan tertarik mewujudkannya," katanya.

Sementara Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin, H.Murjani Sani, memilih istilah hotel yang Islami, yang menyediakan penginapan bernuansa Islam, dilengkapi mushola/masjid, tempat hiburannya juga menyajikan seni-seni bernuansa Islam dan pengelolanya berbusana muslim.

Dengan demikian tidak perlu harus membangun hotel baru yang menerapkan ketentuan sesuai ajaran Islam, tetapi pemilik hotel yang ada yang berminat, bisa langsung merubahnya, dengan menerapkan manajemen Islam, dan melengkapi berbagai sarana penunjangnya yang sesuai.

Sementara Wowok, dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Banjarmasin, mengungkapkan bahwa hotel di Banjarmasin yang dikenal "bersih", seperti Hotel SAS, terbukti selalu dipenuhi tamu, mengalahkan tingkat hunian hotel yang "bebas".

Karena itu ia mendukung keinginan mewujudkan hotel yang bernuansi Islami, menerima tamu laki-laki dan perempuan yang menginap satu kamar melalui pemeriksaan surat nikah serta melengkapi fasilitas mushola/masjid dan lainnya.

Hal itu didukung Aloysius Jono Purwadi, Ketua Presidium Forum Pariwisata Kalimantan Selatan (FPKS), dengan memberi contoh Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin, walaupun pemiliknya kaum Nasrani, tetapi juga menyediakan masjid.

"Kalau pemilik dan pengelola rumah sakit dari kalangan non muslim saja menyediakan masjid, masak pemilik dan pengelola hotel keberatan menyediakan sarana keagamaan yang memang sangat diperlukan dan bisa mendukung identitas Banjarmasin yang dikenal agamis," tuturnya.

Muliadi Makmur, dari Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Banjarmasin mengakui, dari 46 hotel melati, 10 hotel bintang dan 12 tempat hiburan malam, yang menyediakan mushola/masjid hanya hitungan jari atau beberapa buah saja.

Berbagai ketentuan dan perundang-undangan guna mencegah terjadinya praktek kemaksiatan, seperti prostitusi dan penggunaan obat-obatan berbahaya (narkoba) di hotel-hotel, sebenarnya sudah ada, tinggal meningkatkan pengawasannya saja, yang masih memerlukan kerja keras dan tegas dari aparat kepolisian.

Seminar tersebut merupakan rangkaian dari pelantikan pengurus PMII Kota Banjarmasin periode 2005-2006, yang diketuai Arif Ikhwan dan pelantikannya dilakukan Ketua Majelis Pembina PMII Banjarmasin, Drs.H.Darrul Qudni.

Walikota Banjarmasin Drs.H.Midpai Yabani, dalam sambutan pembukaan seminar yang dibacakan Kadis Pariwisata, Seni dan Budaya, Drs.Syaiddin Noor, sangat berharap kegiatan tersebut mampu merumuskan konsep pengelolaan hotel dan tempat hiburan yang sesuai dengan kondisi wilayah yang dikenal Islami tersebut.(an/mkf)