Daerah

Sejumlah Lora Se-Madura Sepakat Perkuat Komitmen Kebangsaan

Sel, 21 Mei 2019 | 22:30 WIB

Sejumlah Lora Se-Madura Sepakat Perkuat Komitmen Kebangsaan

Pembacaan hasil rekomendasi pertemuan lora se-Madura.

Pamekasan, NU Online
Setelah diumumkannya hasil pemilihan umum atau Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sejumlah lora (sebutan bagi putra kiai atau gus) se-Madura menggelar silaturahim. Kegiatan guna mempererat persaudaraan dan kebersamaan.

Silaturahim ini diadakan di rumah salah satu lora yang ada di Pamekasan, Jawa Timur dan dihadiri para lora dari empat kabupaten yang ada di Madura. Dalam pertemuan ini, semua elemen yang sebelumnya berbeda pandangan politik telah sepakat untuk bersama-sama dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia.

Menurut juru bicara kegiatan silaturrahim ini, Lora M Husnan Nafi’, kegiatan ini diadakan karena rasa khawatir atas banyaknya provokasi yang dilakukan oleh beberapa pihak sehingga perlu merajut kembali komitmen kebangsaan.

“Jelang pengumuman hasil Pemilu 2019, kita cukup khawatir dan prihatin atas provokasi luar biasa yang dilakukan oleh berbagai pihak. Sehingga hari ini kita berusaha untuk merajut kembali kebersamaan kita dalam menjaga komitmen kebangsaan, kenegaraan, dan kenegaraan kita di Indonesia,” ujar lora asal Sumenep ini, Senin (21/5).

“Selain itu juga untuk menjaga NKRI agar tetap utuh dan tetap membangun persatuan dan kesatuan sehingga dengan demikian bangsa ini bisa maju di masa mendatang,” ungkapnya.

Menyikapi ajakan gerakan people power yang diembuskan oleh elit politik, dirinya mengatakan bahwa para lora se-Madura menyatakan ketidaksetujuan dan sangat menolak keras atas ajakan itu.

“Dari awal kami sudah tidak setuju dan menolak keras segala tindakan yang inkonstitusional. Kita sudah bersepakat untuk memiliki peraturan perundang-undangan dan menyepakati semua ketentuan yang ada di Indonesia sebagai negara hukum dan kita konsisten atas hal itu,” jelas Kiai Husnan.

“Maka hal-hal yang di luar konstitusi, di luar perundang-undangan itu semua adalah inkonstitusional dan bersifat makar atau dalam bahasa agama itu adalah bughot,” tambahnya.

Atas dasar ini, dirinya mengajak agar semua pihak untuk menghindari hal itu dan menjaga keutuhan bangsa secara bersama-sama. “Maka dari itu, semua itu harus kita hindari dan harus kita jaga keutuhan bangsa kita untuk tetap bersama-sama membangun kejayaan dan kemajuan bangsa kita di masa mendatang,” tegasnya.

Hadir dalam pertemuan itu dari Sumenep antara lain Ra Qusyairi Zaini, Kiai Husnan A Nafi', Ra In'am, Ra Ilyas, Ra Erfan Umar, Ra Robithul Umam, Ra Hamidi Amin, Ra Zainul Ubbad, Ustadz Quraisyi Muslim, Ra Insan Ghazali, dan Ra Rasidi Bahri.

Sedangkan dari Pamekasan antara lain Ra Mahrus Syafii, Ra Kholiq Ilyas, Ra Faruq, Ra Sufyan Tsauri, Ra Abd Hamid, Ra Zainul Hasan. 

Dari Sampang terihat Ra Syamsuddin Abd Muin, Ra Amin Syafi, Ra Fauzan Zaini, Ra Saifur Rohim Sahuri, Ra Suhaimi Al Baghdadi, dan Ra Ali Mahrus.

Sementara dari Bangkalan ada Ra Hasyim Zubair, Ra Kholid, Ra Ahmad Nawawi, Ra Umar, Ra Dzikrullah, Ra Anton Bastoni, Ra Anas, Ra Ahmad, dan Ra Utsman.

Di akhir pertemuan dibacakan rekomendasi yang dibacakan oleh Ra Amin Syafi, Wakil Pengasuh Pesantren Darul Ulum Gersempal, Sampang;

 

1. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan mempererat tali silaturahim dan ukhuwah antarkomponen masyarakat untuk keutuhan bangsa Indonesia. Ukhuwah adalah modal utama dalam membangun suatu tatanan masyarakat yang aman, damai, adil, dan makmur.

 

2. Mengukuhkan kesepakatan para pendiri bangsa dan alim ulama bahwa bentuk NKRI adalah final yang wajib dijaga dan dipertahankan karena telah sesuai dengan konsep Islam rahmatan lil alamin di Indonesia.

 

3. Bersama berperan aktif untuk mewujudkan stabilitas keamanan yang kondusif, menenangkan situasi, dan tidak ikut-ikutan memperkeruh suasana dengan fitnah, provokasi, hasutan, dan tindakan melawan hukum (inkonstitusional), serta tunduk patuh kepada pemerintahan yang sah sesuai aturan agama dan negara.

 

4. Menangkal aksi-aksi provokasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, senantiasa menaati tata peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku serta tidak terpancing ikut melakukan aksi inkonstitusional seperti people power untuk menolak hasil Pemilu yang sah.

 

5. Mengajak semua pihak untuk menunggu dan menerima keputusan resmi KPU sebagai lembaga yang berwenang dalam menetapkan presiden dan wakil presiden sesuai aturan yang berlaku.

 

6. Menyerukan kepada umat Islam untuk menjaga kesucian bulan Ramadhan dengan berkonsentrasi menjalankan ibadah Ramadhan dengan sebaik-baiknya secara khusuk, berharap mendapat ampunan Allah dan kemenangan di Hari Raya Idul Fitri. (Hanan/Ibnu Nawawi)