Provinsi Jabar Daerah 'Pertarungan' Politisi Pada Pemilu 2004

Jakarta, NU Online
Jawa Barat dipastikan bakal menjadi salah satu daerah ’pertarungan’ para politisi dalam Pemilu 2004 yang akan memilih para wakil rakyat dan presiden secara langsung, karena propinsi ini memiliki jumlah pemilih yang cukup besar, yakni sekitar 25 juta orang.

"Para politisi akan berlomba untuk meraih sebanyak mungkin dukungan dari pemilih di Jawa Barat yang memiliki jumlah penduduk lima kali bahkan delapan kali lipat jumlah penduduk provinsi lainnya. Bisa dibayangkan, bisa meraih 10 persen saja suara dari Jabar, berarti partai tersebut sudah mengantongi 2,5 juta pemilih, atau sama dengan perolehan suara di satu provinsi yang berpenduduk sedikit," kata Wakil Gubernur Jabar Drs H Nu’man Abdul Hakim, Kamis.

Di sela-sela acara penutupan Babinkamtibmas menjelang Pemilu 2004, di Mapolda Jabar, ia menyebut contoh, Megawati Soekarnoputri menjadikan Jawa Barat (Kabupaten Bandung) yang berpenduduk banyak sebagai daerah ’pertarungannya’ pada Pemilu 1999, yang akhirnya menghantarkannya ke kursi DPR-RI hingga menjadi Presiden RI.

Peluang menggaet massa yang dilakukan partai-partai politik di Jawa Barat, menurut Nu’man, sangat merata. Masing-masing partai politik saat ini mempunyai daerah-daerah yang menjadi basis potensial untuk meraih suara banyak pada Pemilu 2004 nanti.

Dilihat dari kacamata politik, menurut dia, melihat dukungan faktor demografi dan pluralisme yang terjadi di masyarakat Jabar, memberi peluang yang besar bagi partai-partai politik untuk menawarkan program partainya, sekaligus menggaet pemilih. 

"Pertarungan antara politisi di daerah Jabar ini jelas menuntut agar Jabar bisa ’siap’ menghadapi dinamika tersebut, terutama menjelang Pemilu 2004. Sehingga, kami memandang perlu dilakukan persiapan, antisipasi dan langkah-langkah strategis agar provinsi ini tetap kondusif," kata Nu’man, yang baru empat
bulan menjabat wagub itu.

Ia mengimbau agar dinamina politik menjelang Pemilu 2004 tidak mempengaruhi kinerja aparatur pemerintah, polisi dan TNI, dan tetap menjalankan fungsinya dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Diingatkannya bahwa para pejabat eselon, karyawan, Polri dan TNI itu, bukan akan memerintah, tetapi sebagai alat negara. Maka, harus tetap bisa memposisikan diri dalam melayani kepentingan masyarakat.

Muncul banyak masalah

Nu’man menyebutkan jumlah penduduk Jawa Barat saat ini mencapai sekitar 38 juta jiwa. Besarnya jumlah penduduk Jabar, menurut dia, juga memunculkan banyak permasalahan yang silih berganti datang dan pergi.

Maka, menjelang Pemilu 2004, perlu dilakukan semacam pendidikan politik dan sosialisasi mengenai pemilu yang dilakukan lebih intensif, agar masyarakat tidak terjebak dalam sebuah ’jebakan politik’ yang bisa merugikan masyarakat itu sendiri.

Dari sekian banyak permasalahan yang muncul, kata Nu’man, sektor keamanan dan ketertiban di masyarakat, menjadi prioritas utama penanganannya, dengan meningkatkan komunikasi serta koordinasi yang lebih intensif, dengan melibatkan semua elemen di masyarakat, mulai dari pemerintahan, kepolisian, TNI, tokoh masyarakat, tokoh agama serta para pemimpin partai politik.

"Menjelang tahun 2004, permasalahan di Jabar dipastikan terus meningkat, sehingga perlu ada sebuah langkah sinergis dari seluruh lapisan masyarakat, agar bisa mendeteksi dan menentukan langkah penyelesaian yang tepat dari sebuah masalah yang muncul di masyarakat," kata dia.(mkf)