PDI-P Dekati PWNU Jatim

Surabaya, NU Online
Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) sudah mulai ancang-ancang menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur Jawa Timur (Jatim) yang akan digelar tahun 2008 mendatang. Partai berlambang banteng moncong putih ini mencoba mendekati Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim untuk menjajaki koalisi.

Ketua DPP PDI-P Soetjipto yang sudah dicalonkan DPC PDI-P Jatim untuk menjadi gubernur Jatim periode 2008-2013 mendatangi Kantor PWNU Jatim di Jalan Raya Darmo, Surabaya, Senin (7/8). Didampingi Ketua DPD PDI-P Surabaya Saleh Ismail Mukadar, Soetjipto meminta restu kepada Ketua PWNU Jatim, Ali Maschan Moesa.

Pertemuan tertutup tersebut berlangsung sekitar 1 jam. Tidak diketahui persis apa saja yang dibicarakan dua tim dari partai politik dan organisasi kemasyarakatan dalam pertemuan tersebut.

Ditemui usai pertemuan, Soetjipto berterus terang perihal kedatangannya, yakni dalam rangka meminta restu kepada NU sebagai ormas Islam terbesar di Jatim itu. "Warga PDI-P sebagian besar orang NU. Dan NU tersebar di berbagai parpol. Jadi, kalau saya ingin maju mencalonkan gubernur, saya harus kulonuwun (permisi, red) ke NU. Kalau tidak, iso kualat (bisa kualat)," terangnya.

Soetjipto membantah kabar bahwa kedatangannya tersebut untuk melamar Ali Maschan Musa. "Tadi saya sampaikan, kalau keberangkatan dan dalam perjalanannya nanti didampingi oleh kader NU, ya, alhamdulillah," katanya.

Meski belum resmi direkomendasikan partainya, Soetjipto yakin bahwa keputusan partai mengenai calon gubernur dari PDI-P nanti akan solid. "PDIP solid, DPP melihat aspirasi yang di bawah," ungkapnya.

Bantahan serupa disampaikan Ketua PWNU Jatim Ali Maschan Moesa. Ia mengaku masih enggan untuk terjun ke politik praktis. Hal itu dikatakan ketika menjawab pertanyaan wartawan mengenai sikapnya dilamar Soetjipto untuk mendampingi menjadi wakil gubernur.

"Ndak. Saya masih harus mengurus NU. Jalur saya masih di NU. Masak saya pantas jadi wakil gubernur," tegas Ali, begitu panggilan akrabnya.

Ditegaskan Ali, NU, secara institusional tidak terlibat politik praktis, termasuk mencalonkan gubernur atau wakil gubernur.

Namun demikian, Ali mengaku tidak bisa melarang jika ada kader NU yang secara pribadi ingin menjadi gubernur maupun wakil gubernur melalui jalur partai politik. (dtc/rif)