Kritik Penegakan HAM, Lakpesdam Gelar Refleksi Akhir Tahun

Jombang, NU Online
Jelang akhir tahun, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Masyarakat (Lakpesdam) NU Jombang menggelar refleksi atas pelayanan HAM. Kegiatan yang menghadirkan M. Nur khoiron, wakil ketua Komnas HAM mencatat, tahun 2012   iklim kebebasan beragama masih buruk dan perlindungan HAM di Indonesia belum membaik.<>

"Negara gagal melakukan kewajibannya terhadap warga negaranya. Sepanjang tahun 2012 isu yang mencuat, didominasi oleh buruknya iklim kebebasan beragama berkeyakinan. Kasus Ahmadiyah, GKI Yasmin, HKBP Filadelfia dan konflik Syiah Sampang merupakan persoalan yang ikut mencoreng komitmen penegakan HAM," ujar Nur khoiron, didampingi Aan Anshori dan puluhan aktifis, korban, tokoh lintas agama,  Ahad (23/12 ) malam di kantor Lakpesdam NU Jombang.

Khoiron mengungkapkan, selama ini Komnas HAM telah menjalin kerjasama dengan banyak institusi penegak hukum maupun militer termasuk kepolisian namun hasilnya belum cukup signifikan. Diungkapkannya, kepolisian sebagai institusi penegakan hukum ternyata  paling banyak diadukan ke Komnas HAM oleh masyarakat. Ada sekitar 5.300 aduan terkait polisi dan 3000-an untuk korporasi.

"Penggunaan kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat keamanan masih kerap terjadi. Karenanya, kepolisian harus didorong melakukan reorientasi paradigma  terkait tugas dan fungsinya agar lebih mengedepankan pendekatan berbasis HAM," ujarnya. 

Khoiron mengakui bahwa Komnas HAM dalam menjalankan tugasnya memang belum mampu memenuhi ekspektasi publik terkait penyelesaian kasus. "Hal tersebut salah satunya disebakan oleh minimnya kewenangan yang dimiliki Komnas HAM," tandasnya.

Pendeta Sutrisno dalam kesempatan itu juga angkat bicara soal lemahnya penegakan hukum trkait GKI Yasmin, dan beberapa gereja di wilayah Aceh.

"Bangsa ini membutuhkan kepemimpinan yang kuat untuk menjaga integritas kebhinnekaan Indonesia,"ujar pendeta dari GKI ini.

Sementara itu, Lakpesdam NU Jombang sendiri mencatat sepanjang 2012  kondisi HAM di kota santri ini tidak lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari masih adanya  diskriminasi layanan publik kependudukan dan catatan sipil terhadap kelompok minoritas masih terjadi. Pemenuhan hak ekosob juga masih timpang dengan indikator jumlah warga miskin makin meningkat. 

"Kinerja penegakan hukum juga masih menyisakan bannyak PR,  misalnya pengusutan matinya 4 buruh akibat kebakaran di salah satu pabrik d peterongan dan penuntasan ambruknya sekolah yang mengakibatkan korban lebih dari 27 siswa," beber Aan Anshori. 



Redaktur    : A. Khoirul Anam
Kontributor: Muslim Abdurrahman