KH Makhtum Bantah Kyai Setuju Tol Memisahkan Pesantren

Cirebon, NU Online
Ketua Persatuan Santri Babakan Ciwaringin (PSBC) KH Makhtum Hanan membantah pernyataan Ketua Tim Pembebasan Tanah Tol Cikampek-Palimanan Eten Roseli bahwa sebagian besar Kyai di Babakan Ciwaringin mendukung trace jalan tol Cikampek-Palimanan yang membelah lahan pesantren.

"Ini yang perlu diluruskan, karena dari 33 pesantren hanya satu pesantren yang setuju dengan trace jalan tol yang melintasi pesantren, sementara 32 lainnya menolak," tegasnya di Babakan Ciwaringin, Cirebon, Selasa, sambil memperlihatkan kesepakatan dari 32 pimpinan ponpes yang menolak pemisahan lahan pesantren tanggal 2 Oktober 2007.

Menurut Makhtum, penolakan juga tidak hanya datang dari santri dan pengasuh yang masih mondok tetapi para alumni Ponpes Babakan Ciwaringin yang tersebar se-Indonesia juga menolak jika lahan pesantren terbelah menjadi dua akibat adanya jalan tol, termasuk juga menolak rencana membuat jalan bawah (underpass) atau jalan atas (fly over).

Pimpinan Ponpes Mayaniqul Anwar di Babakan Ciwaringin itu juga ingin meluruskan seolah-odah dirinya melawan Pemerintah dengan menolak rencana Jalan Tol itu dan meminta sejumlah kompensasi agar proyek tol itu disetujui.      

"Kami tidak neko-neko dan tidak meminta kompensasi apapun. Kami mendukung jalan tol sepanjang trace jalan tol yang digunakan pada rancangan tahun 1996 yang tidak membelah pesantren," katanya.

Ia mengungkapkan, pernah mendatangi KH Abdul Natsir, pimpinan Ponpes Ikhwanul Muslimin yang setuju dengan trace yang memisahkan pesantren dengan tujuan untuk menyadarkan bahwa pimpinan Ponpes harus kompak mengikuti suara mayoritas.

"Namun, kemudian yang terjadi justru dianggap, saya setuju jalan tol yang memisahkan pesantren ini. Ini yang perlu diluruskan agar Menteri Pekerjaan Umum mengetahui fakta sebenarnya dan bukan sekedar fitnahan," katanya yang didampingi KH Zamzami Amin dan KH Marzuki Ahal.

Seperti diberitakan sebelumnya Ketua Tim Pembebasan Tanah Tol Cikopo-Palimanan Eten Roseli akhir Januari 2008 lalu menegaskan bahwa sebagian besar pengasuh Ponpes Babakan Ciwaringin sudah menyatakan dukungan atas pembangunan jalan tol tersebut.

"Persetujuan itu tertuang dalam kesepakatan bersama antara Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto dan sembilan pengasuh pondok pesantren babakan Ciwaringin, tanggal 18 Januari 2008 lalu.  Tetapi kami tetap membuka pintu dialog bagi mereka yang masih menolak," katanya.

Bergeser

Jalan Tol Cikampek-Palimanan yang akan mulai dibangun 2008 ini ternyata ternyata bergeser  plus minus 500 meter dari rencana awal yang dibuat JICA tahun 1997 karena menghindari kontur tanah yang menyulitkan konstruksi, pemukiman dan perkebunan yang sudah tertata.

"Dari Peta JICA setelah disurvei lapangan oleh Konsultan Jepang yaitu PT Mitra Pasific banyak yang harus digeser sehingga tidak lagi seusai dengan peta awal," kata Pimpro Tol Cikampek-Palimanan Azwar Hamid dari PT Lintas Marga Sedaya, konorsium yang membangun jalan tol itu.

Ia menjelaskan, bergesernya jalan tol itu dimulai pada paket I di daerah Purwakarta karena menghindari danau sehingga jalan tol bergeser ke Selatan akibatnya lintasan sebelumnya secara keseluruhan ikut bergeser.

"Saat dilakukan survei ternyata ada danau bekas kawasan galian C yang sebelumnya tidak ada sehingga jika tidak digeser maka jalan tol akan melayang sekitar 100 sampai 200 meter di danau itu. Karena sulit mencari kontruksi yang pas di atas  danau akhirnya lintasan digeser dan mempengaruhi lintasan selanjutnya," katanya.

Akibat pergeseran itu ternyata merembet sampai membelah lahan pengembangan Ponpes Ciwaringin yang merupakan tanah wakaf dari KH Fuas Amin almarhum.

Puluhan unjuk rasa termasuk blokade Jalan Pantura dan Jalan Tol Palimanan-Kanci dilakukan ribuan santri yang secera tegas ikut mendukung penolakan pimpinan pesantren mereka, namun Departemen Pekerjaan Umum belum serius menanggapi penolakan itu. (ant/lil)