Kepala Daerah Berguru ke Walikota Kader NU

Probolinggo, NU Online
Sebanyak 8 kepala daerah dari berbagai Propinsi datang berguru ke Kota Probolinggo. Mereka menjalani orientasi tentang masalah kepemimpinan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kota yang dianggap baik dan layak sebagai sasaran orientasi lapangan adalah Pemkot Probolinggo yang dipandegani HM Buchori SH Msi yang tak lain Kader Tulen Nahdlatul Ulama’ (NU) Kota Probolinggo.

"Ada pilihan yang ditawarkan oleh Kemendagri. Setelah turun ke Jawa Timur, daerah yang dianggap layak jadi contoh adalah Kota Probolinggo," ujar Budi Krisyanto, Kepala Bappeda Kota Probolinggo.
<>
Delapan Kepala Daerah yang datang ke Kota Probolinggo itu adalah, Drs Maddin Sihombing MSi, Bupati Humbang Hasundutan, Propinsi Sumatera Utara; Daska Azis SPd MA, wakil Bupati Aceh Selatan; Syahrul DT Marajo SPd, wakil Bupati Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat; Drs Syahruddin R SJ, wakil Bupati Dharmasraya, Propinsi Sumatra Barat; Drs

Abdul Rahman SH, wakil Bupati Solok Selatan, Propinsi Sumatera Barat; Drs Masrul Kamsy MSi, wakil Bupati Kepulauan Meranti, Propinsi Riau; Ir Patrianusa Sjahrun, wakil Bupati Bangka Tengah, Propinsi Bangka Belitung; Tonny S Junus, wakil Bupati Gorontalo, Propinsi Gorontalo.

Menurut Kabid Diklat Otoda dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Yusharto, sebelum orientasi lapangan para kepala daerah melaksanakan diklat selama 2 minggu di Jakarta. "Selanjutnya dalam orientasi lapangan dipilih daerah yang dianggap layak. Agendanya juga ingin mengetahui soal tata pemerintahan yang baik, isu aktualisasi politik dan cara pengelolaan keuangan," ujar Yusharto selaku kepala rombongan.

Ditambahkannya, Kota Probolinggo dipilih karena walikotanya sudah menjabat selama 2 periode. Berbagai kemajuan berhasil dicapai sehingga bisa diambil contoh untuk diterapkan jurus-jurusnya di daerah masing-masing kepala daerah.

Wakil Bupati Solok Abdurahman, mengungkapkan dalam dialognya dengan Walikota HM Buchori, bahwa untuk meniru HM Buchori cukup susah karena figurnya sangat berpengaruh kepada masyarakat. "Anggaran untuk kemiskinan sangat besar. Paling tidak ini memberikan gambaran kalau beliau sangat peduli kepada masyarakat kecil," ujar Abdurahman.

Menanggapi hal tersebut, Walikota HM Buchori mengatakan, besarnya anggaran kemiskinan itu tidak secara serampangan dibuat. "Tapi lebih dulu dikonsultasikan ke BPK. Sehingga kalau ada nomenklatur yang tidak diperbolehkan oleh BPK, maka pemerintah tidak akan menganggarkan," terang Walikota asal PDIP berdarah NU ini.

Menjawab soal pembangunan Kota Probolinggo, Buchori mengungkapkan bahwa model yang selama ini diterapkan adalah Bottom Up. Semua elemen masyarakat dilibatkan dalam hal perencanaan pembangunan itu. "Ada kelompok dari abang becak, PKL, kelompok pesantren dan stakeholder yang lain semuanya dilibatkan untuk urun rembug memikirkan Kota Probolinggo," terang Buchori.

Redaktur    : Mukafi Niam
Kontributor: Andi Sirajuddin