Harga Beras Naik di Subang, Pemerintah Abai Awasi Harga Sembako
NU Online · Senin, 23 Februari 2015 | 10:05 WIB
Subang, NU Online
Beberapa hari terakhir harga Sembako khususnya beras di Subang merangkak naik sampai angka sepuluh ribu per liter. Kenaikan harga ini membuat ibu-ibu rumah tangga mengeluh. Mereka mempertanyakan sebab kenaikan harga beras tersebut.
<>
"Istri saya dan teman-temannya sesama ibu rumahtangga mengeluh. Tidak masuk di akal mereka ketika harga beras sampai sepuluh ribu seliter?" kata Tito Taqiyudin, warga Caracas, Kalijati, Subang, Senin (23/2).
Mantan Ketua Ranting NU Caracas ini pun mengkritik pemerintah yang mencanangkan swasembada pangan bahkan menjadikan Subang sebagai salah satu lumbung padi nasional.
"Ini paradoks, Pak Jokowi mencanangkan swasembada pangan bahkan Subang diproyeksikan jadi lumbung padi nasional. Tetapi faktanya di Subang sendiri beras malah mahal?"
Tito mengatakan, beras adalah kebutuhan primer masyarakat. Jika ini tidak terpenuhi maka akan berdampak pada konflik rumah tangga. "Kalau beras terus-terusan mahal nanti bapak-bapak di komplain terus sama istrinya."
Guru madrasah itu berharap para elit politik selalu damai dan rukun agar bisa bekerja untuk kesejahteraan masyarakat. "Para elit politik yang di atas kalau mau rebutan kekuasaan silakan saja. Tapi kompetisinya yang sehatlah, jangan korbankan kami yang ada di akar rumput," kata Tito.
Kegaduhan politik di media, kata dia, berdampak pada lepasnya pengawasan harga sembako di masyarakat karena mata publik diarahkan untuk terus-terusan menonton konflik KPK-Polri.
"Apa untungnya berita cicak-buaya itu buat kami? Tidak ada! Karena, kesejahteraanlah yang menjadi dambaan kami," imbuhnya.
Menurut Tito, naiknya harga beras di Subang disinyalir karena dihapusnya program raskin (Beras miskin). "Jadi para bandar beras bisa menentukan harga seenaknya, karena gak ada yang mengimbangi. Kalau dulu kan ada raskin yang bisa mengimbangi harga beras," pungkasya. (Aiz Luthfi/Alhafiz K)
Terpopuler
1
Jadwal Puasa Sunnah Sepanjang Bulan September 2025
2
Koalisi Masyarakat Sipil Nilai Pidato Prabowo Tak Singgung Ketidakadilan Sosial dan Kebrutalan Aparat
3
DPR Jelaskan Alasan RUU Perampasan Aset Masih Perlu Dibahas, Kapan Disahkan?
4
Prabowo Sebut Polisi yang Langgar Hukum dalam Penanganan Demo Akan Ditindak
5
Prof. Moh. Koesnoe, Cendekiawan NU Kaliber Dunia: Ahli Hukum Adat dan Pendidikan
6
Penangkapan Direktur Lokataru Delpedro Marhaen oleh Polisi Dinilai Keliru dan Salah Sasaran
Terkini
Lihat Semua