Belum Ada Sanksi Produsen Terkait Sertifikasi Halal

Pekanbaru, NU Online
Meskipun dari ratusan jenis produk makanan yang ada di Riau hanya sekitar 53 produk yang memiliki sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) namun hingga kini belum ada sanksi bagi produsen terkait hal tersebut.

Direktur Lembaga Kajian Pangan, Obat dan Kosmetik MUI Riau, Zulmani di Pekanbaru, Rabu, mengatakan sejauh ini belum ada satupun dari produsen yang dikenakan sanksi terkait sertifikasi halal tersebut.

Ia menjelaskan, salah satu faktor yang menyulitkan MUI dan pihak terkait lainnya untuk mengatasi masalah ini disebabkan belum adanya kebijakan yang baku. “Bahkan undang-undang yang ada saat ini menurutnya masih bertentangan dengan Perda (Peraturan Daerah) yang ada," katanya.

Salah satu persoalannya adalah mengenai ketidaktegasan Perda yang ada dimana dalam Perda yang ada pemerintah daerah hanya meminta para produsen untuk secara sukarela mensertifikasi produknya.

Selain itu, mengenai masa berlaku dari sertifikasi itu sendiri yakni hanya dua tahun. Setelah itu para produsen diwajibkan untuk memperpanjang kembali sertifikasi halal produknya.

Sementara itu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Riau menyatakan perlu adanya koordinasi antar semua pihak terkait dalam mengatasi masalah ini. YLKI juga menyebutkan belum ada satupun rumah makan yang ada di Riau memiliki sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia.

Hal yang sama juga banyak terjadi di tempat-tempat pemotongan hewan, terutama di pasar-pasar tradisional. Untuk itu menurut staf YLKI Riau, Iwan perlu adanya koordinasi dari seluruh pihak terkait seperti pemerintah kota, MUI, Balai POM dan lembaga lainnya untuk mengatasi masalah ini. (ant/sum)