1 Tahun di Bawah Ade-Darmaji, Pemkot Banjar Boros Anggaran

Jakarta, NU Online
PMII Kota Banjar merilis hasil kajian perihal wajah APBD Kota Banjar tahun Anggaran 2014. Ketua Kajian Kebujakan Publik PMII Kota Banjar Wahidan melihat Walikota Ade dengan Wakilnya Darmaji melakukan pemborosan pada tahun 2014 terutama penganggaran yang terlalu besar untuk pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas kota dibandingkan aliran untuk sektor pertanian.
<>
Wahidan menyampaikan sejumlah perbandingan angka penganggaran APBD Kota Banjar dalam diskusi bertajuk "Mengupas Satu Tahun Kepemimpinan Ade-Darmaji" di Sekretariat PMII jalan Cibeureum, Sukamaju, desa Mulyasari, Selasa (2/12).

Pemerintah Kota Banjar menganggarkan 8.486.757.350 untuk 57 unit pengadaan kendaraan dinas dari seluruh SKPD, dengan rincian antara lain DPRD sebesar 1.035.000.000, sekretariat daerah 5.043.200.000, dinas PU 570.000.000, DCKLH 600.000.000, termasuk pengadaan kendaraan dinas 1 unit untuk institusi KORPRI sebesar 179.235.000.

Sedangkan untuk total belanja langsung yang menyangkut publik di sektor pertanian hanya sebesar 7.712.616.362.

"Perbandingan ini cukup menyakitkan. Banjar menjadi kota agropolitan tampak hanya isapan jempol. Jika kendaraan dinas yang sudah ada masih layak pakai seperti mobdin untuk pimpinan DPRD, kenapa mesti beli yang baru? Pemborosan. Ini akan berdampak pada pembengkakan biaya pemeliharaan kendaraan dinas di anggaran tahun berikutnya,” kata Wahidin yang kini diamanahkan sebagai Bendahara PMII Banjar.

Meskipun secara aturan tidak bermasalah, tetapi secara moral ini patut dipertanyakan, kata Wahidan.

Belum lagi besaran pos anggaran pemeliharaan rutin kendaraan dinas yang mencapai 6.067.661.071. jumlah itu jauh melampaui anggaran pengadaan obat dan perbekalan kesehatan yang hanya dianggarkan sebesar 2.151.700.496.

"Ini menggambarkan pemkot lebih mementingkan kepentingannya sendiri daripada kepentingan di sektor pertanian maupun kesehatan," kata Wahidan dalam rilisnya kepada NU Online.

PMII Kota Banjar meminta Pemkot Banjar untuk memangkas secara signifikan anggaran pemeliharaan kendaraan dinas pada APBD  tahun anggaran berikutnya. PMII juga mendesak Pemkot untuk mengurangi anggaran-anggara yang irasional.

Program yang bersifat seremonial harus dialihkan untuk kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

"Pemkot harus memahami cara penggunaan APBD yang efisien, efektif dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan rakyat. Jangan terlalu memanjakan pejabat dengan memberikan kenadaraan dinas tiap tahun, prinsip transparansi juga kewajiban mutlak pemkot," tutupnya. (Alhafiz K)