Jakarta, NU Online
Khatib Aam PBNU Prof Dr Nasaruddin Umar berpendapat ulama selama ini hanya ditempatkan sebagai “pemadam kebakaran” yang hanya dilibatkan ketika terjadi sebuah masalah dalam kehidupan Negara.

“Ulama tidak pernah dilibatkan dalam merencanakan sebuah kebijakan, kalau ada kerusakan lingkungan, panggil ulama, apa ayatnya, kalau ada bencana panggil ulama selalu saja demikian,” katanya.<>

Tak heran, ulama lebih sering berhubungan dengan Departemen Sosial yang bertugas memberikan layanan sosial kepada masyarakat daripada Bappenas yang merencanakan arah pembangunan nasional. “Jadi kita ingin memikirkan bangsa secara utuh, dari hulu dan hilir,” paparnya.

Karena itu, ia berharap agar para pengambil kebijakan, termasuk para politisi yang duduk di DPR agar lebih memperhatikan para ulama dalam aspek pengambilan kebijakan ini, untuk menjaga air tetap jernih dari hulu sampai ke hilir, tidak hanya bertugas menjernihkan air yang sudah kotor. “Ini persoalan politik, dakwahnya politisi, bagaimana ulama bisa turut dalam perencanaan,” tandasnya. (mkf)