Banda Aceh, NU.Online
Rencana pemerintah untuk membentuk tim monitoring untuk memantau pelaksanaan operasi terpadu (OT) di NAD merupakan sesuatu yang baik. Tim monitoring ini haruslah bekerja tanpa di bawah tekanan siapapun, sehingga efektifitasnya dapat dirasakan, termasuk dalam memantau penggunaan dana operasi. Jika tidak independen, dikhawatirkan tim akan bernasib sama dengan tim-tim yang dibentuk sebelumnya.
Demikian sari pendapat yang dirangkum dari Dra Naimah Hasan MA (aktivis perempuan di NAD), Rufriadi SH (Koord Lembaga Monitoring Peradilan), serta M Nasir Djamil SAg dan Almanar (keduanya anggota DPRD NAD. Mereka dimintai tanggapannya sehubungan dengan rencana Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono yang akan membentuk tim monitoring untuk memantau operasi terpadu di NAD.
<>Seperti disiarkan sebelumnya, salah satu hasil Rakor bidang Polkam di Jakarta, Susilo menyatakan akan membentuk suatu tim monitoring yang terdiri dari unsur pemerintah dan nonpemerintah. Tim ini secara intensif akan memantau pelaksanaan operasi pemulihan keamanan, pemulihan ekonomi, penegakan hukum, sampai kepada penggunaan dana operasi. Atas wacana yang dihasilkan dalam Rakor itu, keempat pengamat yang dimintai tanggapannya itu mengatakan, tim itu haruslah diisi oleh orang-orang yang punya integritas, bekerja secara independen, dan bertanggung jawab langsung ke Menko Polkam.
Naimah Hasan menyatakan, pemantauan terhadap pelaksanaan OT merupakan suatu keharusan dan semestinya dilakukan secara objektif. Untuk tujuan itu, tim monitoring tersebut, kata Naimah, haruslah punya power sehingga tidak bekerja di bawah tekanan."Sudah terlalu banyak tim dibentuk (sebelumnya) tetapi belum ada hasil maksimal, Karena itu, tim ini nantinya tidak boleh sama dengan yang lalu. Harus punya power," kata Naimah. Soal personil yang akan duduk dalam tim, Naimah berharap harus benar-benar independen, serta dari berbagai pihak. Begitu juga dengan tanggungjawab, sebaiknya langsung ke Menkopolkam, bukan kepada pemerintah daerah.
Dia berharap, dengan adanya tim ini, bisa mengurangi penyelewengan yang diduga banyak terjadi selama ini. Sebab, Aceh begitu banyak dana, tetapi enggak banyak masyarakat menikmatinya. "Tim harus berbuat sesuatu sehingga pengalaman pahit tidak terulang lagi," ujarnya.
Senada dengan itu, Rufriadi SH mengatakan, selain independen, tim monitoring harus bekerja lepas, dan tidak berada di bawah tekanan kelompok tertentu. "Kita berharap, tim ini bisa masuk ke semua lini," ujarnya.
Begitu juga dengan temuan nantinya, ujar Rufriadi, harus dilaporkan secara terbuka ke publik, terutama menyangkut penyelewengan dana. Yang terpenting, katanya, pemerintah harus terbuka serta mengumumkan ke publik terhadap temuan penyelewengan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap tim meningkat.
Mantan Koordinator LBH Banda Aceh ini menyarankan, sebelum tim dibentuk, alangkah bijaksana bila pemerintah mengumumkan ke publik tentang pengelolaan dana operasi terpadu yang telah dikucurkan sebelumnya. "Ini harus terbuka, karena menyangkut dengan kepercayaan masyarakat, serta investigasi terhadap dana-dana publik yang begitu besar," ujarnya.
Transparansi, timpal M Nasir Djamil, merupakan hal mutlak. Sebab, apapun tim yang dibentuk, tanpa ada mekanisme keputusan politik yang transparan serta melibatkan elemen masyarakat hanya akan menambah persoalan baru. "Kalau mau jujur rakyat Aceh saat ini sudah apriori dengan tim pemantau yang banyak dibentuk sebelumnya. Kalaupun tim tersebut dibentuk haruslah memiliki aturan yang jelas," katanya.
Menurut vokalis DPRD NAD ini, yang harus diantisipasi jangan sampai tim itu nantinya menjadi lahan KKN baru di Aceh. "Saya setuju tim dibentuk, tetapi orang yang bekerja di dalamnya harus memiliki komitmen, jujur, punya kapasitas, akuntabilitas publik. Kriteria ini penting untuk mengembalikan kepercayaan rakyat Aceh. Begitu juga dengan aturan serta orang yang akan bekerja dalam tim harus jelas," ujarnya.
Di tempat terpisah, anggota Komisi A DPRD NAD, Almanar menilai pembentukan tim tersebut suatu langkah maju dari pemerintah untuk operasi terpadu yang sedang berjalan saat ini. Pengawasan perlu dilakukan sehingga operasi yang dijalankan tepat sasaran. Dia berharap, tim tersebut dapat bekerja maksimal terutama untuk menyukseskan operasi terpadu. Soal siapa yang duduk dalam tim itu nantinya, Almanar berharap mereka yang punya integritas, serta tidak bekerja di bawah tekanan dari pihak manapun.(Kd-NAD/Muntadhar)
