Jakarta, NU Online
Ekonom Econit Hendri Saparini meminta rakyat mencermati program di bidang ekonomi yang ditawarkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden."Tawaran-tawaran tersebut harus kita kaji," kata Hendri saat berbicara dalam diskusi yang digelar Pusat Kajian Islam dan Kenegaraan (PSIK) Paramadina di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, pengkajian itu perlu dilakukan, sebab lewat program-program yang ditawarkan itulah dapat dilihat apakah kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan atau tidak.Saat ini, kata Hendri, utang Indonesia sekitar Rp1.666 triliun. Oleh karena itu sangat riskan jika rakyat memilih capres-cawapres yang menawarkan pembangunan dengan dana dari utang.<>
"Utang telah mengakibatkan pembangunan tidak adil bagi para papa karena merampas APBN dan membelokkan arah kebijakan ekonomi Indonesia," katanya.
Pemerintah ke depan, kata Hendri, harus berani bukan hanya melakukan renegosiasi utang, namun juga moratorium, koversi, bahkan penghapusan utang.Dikatakannya, PBB telah memberi jalan bagi negara pengutang untuk mengajukan penghapusan utang ilegal. Peluang itu harus diambil dengan melakukan langkah-langkah strategis dan bersungguh-sungguh. "Bukan ditutup-tutupi seperti dilakukan kelompok ekonomi neoliberal," katanya.
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Ninasapti Triaswati menilai, kebijakan ekonomi pemerintah saat ini jelas mengutamakan utang dan penjualan aset sebagai cara termudah untuk menutup defisit anggaran.Dikatakannya, utang keseluruhan tahun 2009 mencapai Rp1.667 triliun, meningkat dari sekitar Rp1.295 di tahun 2004.
"Saat ini Indonesia dalam posisi meminta hutang sehingga sulit bersuara bebas untuk mengutamakan kepentingan kesejahteraan rakyat," katanya. (ant/mad)
Ekonom Econit Hendri Saparini meminta rakyat mencermati program di bidang ekonomi yang ditawarkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden."Tawaran-tawaran tersebut harus kita kaji," kata Hendri saat berbicara dalam diskusi yang digelar Pusat Kajian Islam dan Kenegaraan (PSIK) Paramadina di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, pengkajian itu perlu dilakukan, sebab lewat program-program yang ditawarkan itulah dapat dilihat apakah kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan atau tidak.Saat ini, kata Hendri, utang Indonesia sekitar Rp1.666 triliun. Oleh karena itu sangat riskan jika rakyat memilih capres-cawapres yang menawarkan pembangunan dengan dana dari utang.<>
"Utang telah mengakibatkan pembangunan tidak adil bagi para papa karena merampas APBN dan membelokkan arah kebijakan ekonomi Indonesia," katanya.
Pemerintah ke depan, kata Hendri, harus berani bukan hanya melakukan renegosiasi utang, namun juga moratorium, koversi, bahkan penghapusan utang.Dikatakannya, PBB telah memberi jalan bagi negara pengutang untuk mengajukan penghapusan utang ilegal. Peluang itu harus diambil dengan melakukan langkah-langkah strategis dan bersungguh-sungguh. "Bukan ditutup-tutupi seperti dilakukan kelompok ekonomi neoliberal," katanya.
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Ninasapti Triaswati menilai, kebijakan ekonomi pemerintah saat ini jelas mengutamakan utang dan penjualan aset sebagai cara termudah untuk menutup defisit anggaran.Dikatakannya, utang keseluruhan tahun 2009 mencapai Rp1.667 triliun, meningkat dari sekitar Rp1.295 di tahun 2004.
"Saat ini Indonesia dalam posisi meminta hutang sehingga sulit bersuara bebas untuk mengutamakan kepentingan kesejahteraan rakyat," katanya. (ant/mad)
