Jakarta, NU.Online 
Spirit "ukhuwah wathaniyah" (menjaga kerukunan bangsa, negara, dan tanah air) perlu dikembangkan dan diaktualisasikan demi menjaga tetap utuh dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Demikian salah satu butir hasil atau kesimpulan "halaqoh" (pertemuan) nasional ulama/pengasuh pondok pesantren (ponpes) yang dibacakan KH Muafi Zaini di Ponpes Yayasan Ali Maksum Krapyak Yogyakarta, Kamis malam.

Hasil "halaqoh" itu juga menyebutkan salah satu masalah nasional yang dihadapi oleh bangsa dan negara saat ini adalah ancaman disintegrasi, sehingga pemerintah dan segenap komponen bangsa, terutama umat Islam khususnya lagi kalangan ponpes harus
senantiasa berkhidmat untuk menjaga persatuan nasional demi tetap utuh dan tegaknya NKRI.

Sebagai bagian terbesar bangsa Indonesia, maka umat Islam sudah semestinya berada di depan dalam setiap ikhtiar untuk menjaga integritas nasional bangsa Indonesia.Pengembangan dan pengaktualisasian "ukhuwah wathaniyah" itu membutuhkan dukungan dan kesadaran dari semua pihak terhadap kemajemukan bangsa, sehingga perlu digalakkan toleransi distribusi
pembangunan yang adil dan merata serta pemerintahan yang mampu memayungi segenap elemen dan kekuatan bangsa.

Pengembangan dan aktualisasi "ukhuwah wathaniyah" itu perlu dilakukan secara bersama-sama, saling mendukung dan sinergis dengan didukung "ukhuwah Islamiyah" (persudaraan dalam Islam) dan "ukhuwah insaniyah" (persaudaraan kemanusiaan).

Prakarsa-prakarsa lebih maju untuk mengembangkan "ukhuwah wathaniyah" itu perlu untuk dilanjutkan secara lebih intensif dan berkualitas.Oleh karena itu, silaturahim, halaqoh-halaqoh dan forum-forum
yang berkaitan dengan pengembangan dan aktualisasi "ukhuwah wathaniyah" perlu dilanjutkan dan digalakkan secara sistimatis.

Sementara itu, pimpinan Ponpes Yayasan Ali Maksum Krapyak Yogyakarta KH Atabik Ali mengatakan, pemilu sudah dekat, sekitar satu tahun lagi, kewajiban bagi umat Islam untuk menyukseskannya, karena memilih pemimpin itu bukan hanya hak tetapi juga kewajiban
bagi umat Islam.

"Semua kitab agama mewajibkan hal itu, karena negara tanpa pemimpin akan terjadi anarki, yang kuat yang menang, dan kesewenang-wenangan, sehingga mudharat (kerugian) yang besar tersebut harus dihindari," katanya. Ia menambahkan, dalam memikirkan partai politik (parpol), umat Islam tidak perlu "jero-jero" (dalam-dalam) dan harus bisa melihat realitas politik yang ada, sehingga dalam berpikir enak.

"Sebagai umat Islam, kita jangan sampai terjatuh ke dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya," katanya.Halaqoh yang berlangsung selama dua hari (9-10/7) tersebut diikuti sekitar 600 ulama/pengasuh ponpes dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Penutupannya dilakukan oleh Presiden Megawati
Soekarnoputri, Kamis malam (10/7). (Atr/Cih)