Warta
Soal Hukuman Mati TKI, DPR Kecewa Kemenlu dan Kemenakertrans
Selasa, 24 Agustus 2010 | 14:36 WIB
Jakarta, NU Online
Menyusul ancaman hukuman mati bagi 177 WNI di Malaysia, maka menjadi kewajiban bersama untuk membantu mereka agar mendapat keringanan hukuman. Karena itu DPR akan coba melakukan diplomasi DPR dan mendesak pemerintah cepat merespon kasus tersebut.
DPR RI berencana pada Oktober mendatang akan ke parlemen Malaysia. Menteri terkait yaitu Kemenakertrans, Kemenlu dan Kedubes RI di Malaysia juga harus berupaya menangani masalah ini sebelum hukuman dijatuhkan.<>
“Kita prihatin. Karena itu DPR akan ke Malaysia dan mendesak para menteri terkait melakukan hal yang sama. Soal evaluasi menteri tentu hukumnya wajib. Sebab, kalau tidak, mereka akan merasa betul terus. Yang dievaluasi tidak hanya tiga menteri tapi semua menteri juga dievaluasi,”tandas Ketua DPR RI Marzuki Alie pada wartawan di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Senin (24/8/2010).
Marzuki juga mengkritisi masih banyaknya perusahaan penyalur TKI yang nakal. Memark-up usia, pemalsuan dokumen seperti sertifikat keahlian dan sebagainya.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Irgan Chairul Mahfizd menegaskan kekecewaannya terhadap Kementerian Luar Negeri Marty Natalegawa dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia, A. Muhaimin Iskandar yang menilai kasus 177 TKI yang terancam hukuman mati tersebut sebagai kasus murni kriminal.
Pernyataan pejabat negara itu tidak mencerminkan keterusikan kita sebagai bangsa besar untuk mengupayakan penyelesaian hukumnya dan pernyataan kedua pejabat itu sama dengan memojokkan warga negara Indonesia sendiri di Malaysia.
"Pernyataan itu sama saja dengan ikut memojokkan TKI yang kini tengah telantar secara hukum di negeri orang. Seolah-olah tidak ada persoalan serius yang menimpa warga negara kita di sana. Saya kecewa dengan dengan Kemenlu dan Kemenakertrans itu,"katanya.
Keberadaan TKI dalam kasus ancaman hukuman mati di Malaysia, menurut Irgan, juga tidak boleh secara otomatis dipersalahkan kepada TKI itu sendiri. Karena hal itu tidak menyelesaikan masalah sebagaimana diharapkan berbagai pihak,. Selain menyebabkan kasusnya kian menyulitkan TKI.
"Mereka adalah WNI sehingga bagaimanapun pemerintah harus bertanggung jawab melakukan pembelaan dalam kasus ini. Jangan meletakkannya sebagai beban para TKI saja. Apa artinya ada pemerintah jika tidak bisa menyelamatkan rakyatnya yang kesusahan, apalagi negeri orang,"ujar Sekjen DPP PPP ini mengingatkan.
Karena itu pihaknya menghargai langkah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang langsung mengirim tim ke Malaysia untuk melakukan perlindungan serta penyelesaian hukum kasus 177 warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati di Malaysia, khususnya TKI.
“Langkah konkret BNP2TKI itu diharapkan bisa menjernihkan persoalan sesungguhnya yang dihadapi sebagian TKI di Malaysia. Yang penting menunjukkan sikap membela TKI dengan datang ke Malaysia. Jadi, bukan sekadar berkomentar di Tanah Air atau hanya menyalahkan WNI/TKI yang tersangkut kriminal," katanya.
Kedaulatan
Sementara itu beberapa anggota DPR meradang terhadap sikap Pemerintah yang tidak tegas terhadap Malaysia. Dalam Sidang Paripurna pandangan fraksi atas RAPBN 2011 kali ini fraksi Demokrat harus berhadapan dengan fraksi-fraksi yang mengkritik sikap pemerintah termasuk Presiden SBY yang dinilai lemah dan tidak tegas terhadap seringnya terjadi pelanggaran perbatasan yang dilakukan oleh Malaysia. Namun, Demokrat menganggap sikap pemerintah sudah benar, sehingga tidak perlu konfrontasi dengan Malaysia sebagai negara sahabat dan serumpun tersebut.
“Kami dari Golkar sangat terusik dengan insiden di Kepulauan Riau beberapa waktu lalu atas penangkapan tiga pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kita kembali terusik atas rasa bangga terhadap kedaulatan kita sebagai bangsa besar terkait insiden oleh negara serumpun Malaysia itu,"tandas Anggota Fraksi Golkar, Tantowi Yahya pada Sidang Paripurna DPR RI.
Yaitu Indonesia terlalu lemah terhadap sikap sewenang-wenang Malaysia. "Padahal kita ini adalah satu-satunya lembaga yang diharapkan tegas oleh masyarakat baik nasional atau internaisonal. Untuk itu kami menghimbau agar para anggota dewan bersatu untuk mendesak pemerintah Indonesia agar bersikap tegas. Pemerintah jangan lemah hanya karena alasan ketergantungan yang cukup besar terhadap Malaysia. Persoalan kedaulatan, tidak bisa ditukar dengan apapun. Kita harus dicap keras dan tegas kepada Malaysia,"kata anggota Komisi I DPR RI ini.
Hal senada dilontarkan anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Fayakun Andriadi. "Kita sudah pernah kehilangan Simpadan-Ligitan, 50 ribu anak Indonesia juga tidak bisa sekolah karena Malaysia tidak mau memberikan sekolah murah bagi anak TKI diperkebunan disana yang juga dibayar murah, persoalan Ambalat, petugas DKP juga klaim budaya selalu terjadi. Kita harapan bangsa agar tegas dan bijaksana,"ujarnya.
Hayono Isman dari FPD menyatakan pihaknya akan mengundang petugas KKP, diharapkan ini bisa menyelesaikan masalah. Mengingat Malaysia adalah negara sahabat, negara serumpun yang harus saling menghormati. “Saya mengajak anggota DPR mempercayai pekerjaan Pemerintah. DPR seharusnya mendukung kinerja Pemerintah. Sudah seharusnya kita mendukung dan mensukseskan kebijakan Pemerintah,"tutur Hayono Isman berharap. (mnf)
Menyusul ancaman hukuman mati bagi 177 WNI di Malaysia, maka menjadi kewajiban bersama untuk membantu mereka agar mendapat keringanan hukuman. Karena itu DPR akan coba melakukan diplomasi DPR dan mendesak pemerintah cepat merespon kasus tersebut.
DPR RI berencana pada Oktober mendatang akan ke parlemen Malaysia. Menteri terkait yaitu Kemenakertrans, Kemenlu dan Kedubes RI di Malaysia juga harus berupaya menangani masalah ini sebelum hukuman dijatuhkan.<>
“Kita prihatin. Karena itu DPR akan ke Malaysia dan mendesak para menteri terkait melakukan hal yang sama. Soal evaluasi menteri tentu hukumnya wajib. Sebab, kalau tidak, mereka akan merasa betul terus. Yang dievaluasi tidak hanya tiga menteri tapi semua menteri juga dievaluasi,”tandas Ketua DPR RI Marzuki Alie pada wartawan di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Senin (24/8/2010).
Marzuki juga mengkritisi masih banyaknya perusahaan penyalur TKI yang nakal. Memark-up usia, pemalsuan dokumen seperti sertifikat keahlian dan sebagainya.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Irgan Chairul Mahfizd menegaskan kekecewaannya terhadap Kementerian Luar Negeri Marty Natalegawa dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia, A. Muhaimin Iskandar yang menilai kasus 177 TKI yang terancam hukuman mati tersebut sebagai kasus murni kriminal.
Pernyataan pejabat negara itu tidak mencerminkan keterusikan kita sebagai bangsa besar untuk mengupayakan penyelesaian hukumnya dan pernyataan kedua pejabat itu sama dengan memojokkan warga negara Indonesia sendiri di Malaysia.
"Pernyataan itu sama saja dengan ikut memojokkan TKI yang kini tengah telantar secara hukum di negeri orang. Seolah-olah tidak ada persoalan serius yang menimpa warga negara kita di sana. Saya kecewa dengan dengan Kemenlu dan Kemenakertrans itu,"katanya.
Keberadaan TKI dalam kasus ancaman hukuman mati di Malaysia, menurut Irgan, juga tidak boleh secara otomatis dipersalahkan kepada TKI itu sendiri. Karena hal itu tidak menyelesaikan masalah sebagaimana diharapkan berbagai pihak,. Selain menyebabkan kasusnya kian menyulitkan TKI.
"Mereka adalah WNI sehingga bagaimanapun pemerintah harus bertanggung jawab melakukan pembelaan dalam kasus ini. Jangan meletakkannya sebagai beban para TKI saja. Apa artinya ada pemerintah jika tidak bisa menyelamatkan rakyatnya yang kesusahan, apalagi negeri orang,"ujar Sekjen DPP PPP ini mengingatkan.
Karena itu pihaknya menghargai langkah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang langsung mengirim tim ke Malaysia untuk melakukan perlindungan serta penyelesaian hukum kasus 177 warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati di Malaysia, khususnya TKI.
“Langkah konkret BNP2TKI itu diharapkan bisa menjernihkan persoalan sesungguhnya yang dihadapi sebagian TKI di Malaysia. Yang penting menunjukkan sikap membela TKI dengan datang ke Malaysia. Jadi, bukan sekadar berkomentar di Tanah Air atau hanya menyalahkan WNI/TKI yang tersangkut kriminal," katanya.
Kedaulatan
Sementara itu beberapa anggota DPR meradang terhadap sikap Pemerintah yang tidak tegas terhadap Malaysia. Dalam Sidang Paripurna pandangan fraksi atas RAPBN 2011 kali ini fraksi Demokrat harus berhadapan dengan fraksi-fraksi yang mengkritik sikap pemerintah termasuk Presiden SBY yang dinilai lemah dan tidak tegas terhadap seringnya terjadi pelanggaran perbatasan yang dilakukan oleh Malaysia. Namun, Demokrat menganggap sikap pemerintah sudah benar, sehingga tidak perlu konfrontasi dengan Malaysia sebagai negara sahabat dan serumpun tersebut.
“Kami dari Golkar sangat terusik dengan insiden di Kepulauan Riau beberapa waktu lalu atas penangkapan tiga pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kita kembali terusik atas rasa bangga terhadap kedaulatan kita sebagai bangsa besar terkait insiden oleh negara serumpun Malaysia itu,"tandas Anggota Fraksi Golkar, Tantowi Yahya pada Sidang Paripurna DPR RI.
Yaitu Indonesia terlalu lemah terhadap sikap sewenang-wenang Malaysia. "Padahal kita ini adalah satu-satunya lembaga yang diharapkan tegas oleh masyarakat baik nasional atau internaisonal. Untuk itu kami menghimbau agar para anggota dewan bersatu untuk mendesak pemerintah Indonesia agar bersikap tegas. Pemerintah jangan lemah hanya karena alasan ketergantungan yang cukup besar terhadap Malaysia. Persoalan kedaulatan, tidak bisa ditukar dengan apapun. Kita harus dicap keras dan tegas kepada Malaysia,"kata anggota Komisi I DPR RI ini.
Hal senada dilontarkan anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Fayakun Andriadi. "Kita sudah pernah kehilangan Simpadan-Ligitan, 50 ribu anak Indonesia juga tidak bisa sekolah karena Malaysia tidak mau memberikan sekolah murah bagi anak TKI diperkebunan disana yang juga dibayar murah, persoalan Ambalat, petugas DKP juga klaim budaya selalu terjadi. Kita harapan bangsa agar tegas dan bijaksana,"ujarnya.
Hayono Isman dari FPD menyatakan pihaknya akan mengundang petugas KKP, diharapkan ini bisa menyelesaikan masalah. Mengingat Malaysia adalah negara sahabat, negara serumpun yang harus saling menghormati. “Saya mengajak anggota DPR mempercayai pekerjaan Pemerintah. DPR seharusnya mendukung kinerja Pemerintah. Sudah seharusnya kita mendukung dan mensukseskan kebijakan Pemerintah,"tutur Hayono Isman berharap. (mnf)
