Jakarta, NU.Online
Ketua PB NU KH Hasyim Muzadi menyatakan, konflik internal PKB menyebabkan kecenderungan terjadinya keresahan di kalangan umat nahdliyin. Karena itu, PB NU saat ini lebih memfokuskan diri untuk menyelamatkan warga nahdliyin dulu dan tidak mencampuri urusan partai politik. Kalau para kiai berupaya menyelesaikan masalah PKB melalui jalur NU, Hasyim menyerahkan semuanya pada Rais Aam untuk mengambil keputusan.
"PB NU sudah sepakat bahwa yang harus diselamatkan adalah warga nahdliyin dulu. Jangan sampai masyarakat nahdliyin resah karena konflik internal di PKB," kata Hasyim saat menjadi pembicara bedah buku berjudul Ideologi Kaum Fundamentalis di Hotel Natour Simpang
<>Langkah awal penyelamatan warga nahdliyin ini, menurut Hasyim, sebenarnya sudah dilakukan melalui imbauan ke seluruh cabang NU. Salah satunya imbauan agar tidak terjadi perpecahan atau benturan antarwarga nahdliyin, baik di kalangan ulama maupun grass root.
Bahwa kemungkinan ada keputusan soal pemilu, Hasyim menyatakan semua itu lebih baik diatur dekat-dekat pemilu. "Kami tentu juga ingin partai-partai politik yang berbasis massa NU nanti selamat. Tapi, yang lebih penting diselamatkan adalah warga NU. Jangan sampai wacana kepartaian itu justru merobek jami’iyah NU," kata KH Hasyim.
Sementara itu, Ketua PW NU Jatim Ali Maschan Moesa menilai, saat ini sudah ada garis yang sangat jelas antara NU dan PKB. Keduanya mempunyai rumah tangga sendiri-sendiri, yang seolah tidak ada hak untuk saling campur tangan. Kalau dulu, lanjut Ali Maschan, hubungan NU dan PKB bisa diistilahkan dengan kata solid, sekarang sudah berubah menjadi kata sulit.
"Di sinilah sebenarnya terlihat bahwa kemampuan me-manage konflik di tubuh partai politik itu sangat lemah. Implikasinya secara alami sudah jelas. Kepercayaan masyarakat akan semakin melemah," kata Ali Maschan dalam kunjungannya di PBNU..
Dia menjelaskan, NU sebenarnya juga memiliki sikap yang tegas terkait masalah komunikasi dengan partai politik. Itu didasarkan keputusan Muktamar Situbondo yang terkenal dengan Khitah 26. Namun, keputusan Muktamar Lirboyo sedikit memberikan arah politik kepada warga nahdliyin agar menyalurkan aspirasi politiknya melalui partai yang difasilitasi NU (PKB).
"Sekarang sebenarnya terserah PKB, apakah bisa tetap membangun komunikasi yang baik dengan kiai. Keputusan Muktamar Lirboyo memang belum dicabut. Tapi, kalau PKB tidak punya komunikasi yang baik dengan kiai, saya khawatir terjadi perubahan arah politik," katanya.
Ali Maschan juga mengingatkan PKB bahwa saat ini banyak sekali partai politik yang mendekati NU. Jika ingin keputusan Muktamar Lirboyo tetap bisa diterapkan oleh masyarakat, Ali Maschan menyarankan agar PKB membangun kembali komunikasi yang baik dengan para kiai. "Kemelut pemecatan Saifullah Yusuf ini seharusnya bisa melahirkan kembali komunikasi yang baik antara PKB dan para kiai," tambahnya.
Para kiai tampaknya juga benar-benar prihatin dengan kondisi internal PKB saat ini. Mereka berusaha membantu penyelesaiannya, tetapi terbentur sikap PKB yang seolah-olah sudah memberi jarak yang teramat lebar.
KH Muchit Muzadi -yang juga satu di antara lima deklarator PKB- mengaku sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk membantu menyelesaikan permasalahan di tubuh PKB. "Pangkat saya di PKB adalah orang yang membaca deklarasi pendirian partai itu. Tapi, saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sekarang tinggal nelangsa saja," kata KH Muchit saat dikonfirmasi di sela-sela rangkaian acara peringatan Harlah NU di Asrama Haji Surabaya kemarin.
Meski demikian, KH Muchit tetap bersedia memberikan bantuan pemikiran jika benar-benar diperlukan. Hanya, saat ini para kiai mulai menggagas upaya menyelesaikan konflik internal PKB, khususnya soal pemecatan Saifullah Yusuf dari jabatan sekjen. "Karena itu, saya hanya bisa menunggu keputusan dari PB NU. Keputusan itulah yang nanti saya ikuti," ujarnya. (Cih)
