Jakarta, NU Online
Masyarakat diimbau jangan pilih politisi busuk dan bersikap kritis, selektif dalam menentukan pilihan serta menggunakan hak politiknya, terutama berkaitan dengan pemilihan calon legislatif (caleg) pada pemilihan umum (Pemilu) 2004.
Demikian stateman bersama yang dihadiri beberapa tokoh LSM besar antara lain Emy Hapidz (WALHI), Smith Notosusanto (CETRO), Munir (Masyarakat Transparansi), J.Kristiadi (CSIS), Faisal Basri (KPPU), Asmara Nababan (INFID), Enceng Sobirin Nadj (wkl Direktur Cesda-LP3ES) bertempat di Gedung LP3ES, Jakarta (23/12)
"Saya minta masyarakat pada Pemilu nanti tidak memilih politisi busuk. Sebab dengan sistem yang ada sekarang, Pemilu 2004 tidak menjamin akan melahirkan elit politik baru yang bersih," ungkap Enceng Sobirin Nadj
Menurut Wakil direktur Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) itu, ada empat katagori yang dapat digolongkan sebagai politisi busuk, yaitu pelaku korupsi, pelanggar HAM, perusak lingkungan hidup dan pelaku kekerasan seksual.
Dikatakannya, untuk menyikapi Pemilu 2004 yang banyak kelemahannya, maka kesadaran masyarakat khususnya pemilih perlu dibangun. "Jangan sampai Pemilu 2004 melahirkan koruptor-koruptor baru dan politisi-politisi hitam," pintanya.
Karena itu ia mengajak elit-elit politik dan partai agar berikrar secara tertulis untuk memegang teguh komitmen dalam mengikuti Pemilu yang jujur dan adil, serta transparan dalam rekrutmen kandidat legislatif. Bertalian dengan itu, LP3ES bersama kelompok LSM lainnya serta ormas kini melakukan gerakan nasional dengan mengajak para elit politik dan partai untuk berikrar secara tertulis. Ikrar itu digalang dalam "Workshop Political Tracking dan Pemilu Jurdil serta Demokratis".
Menurut Adnan Anwar yang memandu acara ini mengatakan bahwa gerakan politician tracking ini diadopsi dari model gerakan yang pernah dilakukan dan dikembangkan oleh kekuatan civil society di Korea Selatan, Filipina, serta Argentina untuk mengontrol para calon anggota legisltaive.
Gerakan ini ternyata cukup efektif membendung munculnya politisi busuk di tiga negara tersebut. Inti dari Gerakan ini adalah masyarakat harus menolak dan tidak memilih terhadap politisi yang pernah melakukan pelanggaran HAM, korupsi, kekerasan rumah tangga (KDRT), serta perusakan lingkungan secara sistematis.
Dengan Gerakan besar-besaran ini diharapkan masyarakat akan mengambil langkah yang sama, untuk mengawasi para calegnya di daerah, apakah mereka yang menjadi DCS ini ada indikasi terlibat masalah-masalah seperti diatas.Kontrol dan monitoring efektif harus dilakukan, apakah individu atau organisasi. Dengan demikian menurut, ormas besar seperti NU dan Muhammdiyah harus ikut aktif melakukan pengawasan, apalagi sekarang mereka sedang gencar-gencarnya melakukan kampanye Gerakan anti korupsi besar-besaran, ini pasti luar biasa, harus ada networking diantara NGO penggagas ini dengan ormas besar tersebut, agar gerakannya benar-benar memiliki artikulasi dan mampu dijadikan sebagai alat kontrol masyarakat luas, paparnya.
Dalam kesempatan itu salah seorang inspirator gerakan ini, Faisal Basri, menyatakan, Tidak ada jalan lain, cara ini harus dilakukan agar negeri ini tidak dipimpin para bandit. Masyarakat harus melakukan pengawasan terhadap para calon legislative yang sudah masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS), apakah ada diantara mereka, mereka yang jelas-jelas pernah melakukan praktek diatas, harus kita hadang ramai-ramai, tegas anggota KPPU yang dikenali kritis.
Lebih jauh ia menjelaskan, lembaga ini bukan lembaga fitnah, bukan lembaga sampahan yang ingin melakukan caracter assasination (pembunuhan karakter) bukan untuk menjatuhkan orang karena dendam pribadi. "kalau ada terbersit itu didalam nurani kami celakalah kami, oleh karena kita ingin berada di jalur yang benar dan melakukan pembuktian-pembuktian dijalur yang benar," tegasnya
Ditanya tentang siapa nama-nama yang sudah teridentifikasi, Faisal mengungkapkan, kita tidak mau tergesa-gesa. itu harus melalui proses yang panjang. lembaga ini akan menjadi lembaga yang tidak kredibel pada awalnya kalau belum bekerja kita sudah berandai-andai. Pengumuman orang-orang itu, lanjutnya setelah DCT ada baru kita bisa identifikasi nama-namanya.
Aliansi ini mulai aktif melakukan kampanye dan sosialisasi serta melakukan lobby terhadap para tokoh yang masih memiliki hati nurani, agar mereka turut aktif untuk memperbaiki keadaan bangsa ini yang sudah keropos karena korupsi, pelanggaran, serta kejahatan kemanusiaan lainnya. Kampanye massifnya akan dimulai akhir Desember ini, dengan mendeklarasikan gerakan ini diseluruh Indonesia secara serempak. Dan lembaga ini akan menyiapkan 500 pengacara untuk mengantisipasi gugatan balik dari para politis
