Surabaya, NU Online
Mantan Sekretaris Jenderal DPP PKB H Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan siap menjadi Ketua Umum DPP PKB, meski harus melepas jabatan Menteri Percepatan Daerah Tertinggal.
"Sebagai kader, saya siap meninggalkan apapun yang saya miliki, asalkan ada aturan yang jelas dalam muktamar dengan logika yang bisa dipahami publik," katanya di Surabaya, Sabtu.
<>Di sela-sela menghadiri konsolidasi DPC PKB se-Jatim di Graha Astranawa DPW PKB Jatim, ia mengemukakan hal itu menanggapi rangkap jabatan dalam partai politik antara PKB dan eksekutif.
Namun, katanya, persoalan itu harus diserahkan kepada peserta muktamar. "Rangkap jabatan harus didefinisikan dengan jelas, tidak harus eksekutif atau legislatif begitu saja," kata Ketua Umum PP GP Ansor itu.
"Lihat seperti apa rangkap jabatan itu, apa yang menjadi aspirasi muktamirin, yang jadi pegangan bukan orang per-orang. Saya kira partai harus taat pada tuntutan publik, bukan orang per-orang," katanya.
Dalam kesempatan itu, Gus Ipul menyatakan siap dicalonkan sebagai Ketua Umum DPP PKB menggantikan Alwi Shihab dalam Muktamar PKB ke IV di Semarang pada 16-18 April mendatang.
"Sebagai kader, saya siap apa saja. Saya siap dicalonkan dan siap tidak dicalonkan serta siap tidak jadi apa-apa," kata keponakan Gus Dur itu.
Bahkan, katanya, jika dirinya nanti harus disandingkan dengan Gus Dur sebagai Dewan Syuro. "Itu hak muktamirin dengan siapapun dipasangkan terserah muktamirin," katanya.
Namun, katanya, yang harus diperjelas adalah pembagian tugas dan kewenangan dengan Dewan Syuro yang proporsional, bagaimana bekerja sesuai dengan pembagian yang substantif dan etis.
"Itu sudah ada dalam peraturan partai, apa tugas dewan syuro, apa tugas dewan tanfidz, karena itu saya tak sepakat kalau Dewan Syuro harus dihapus, karena hal itu merupakan amanat sejarah, apalagi ada pembagian tugas masing-masing," katanya.
Menurut dia, PKB ke depan harus bekerja dengan sistem, bukan personel. "Karena selama ini tak ada aturan yang pasti, maka di muktamar nanti harus ada aturan yang tegas dan jelas soal sistem itu," katanya.
Selain itu, Gus Ipul juga berharap PKB ke depan menjadi partai yang modern, partainya anak muda, partai yang berorientasi pada program dengan basis nilai-nilai para ulama.
Sementara itu, mantan Ketua Umum DPP PKB Alwi Shihab menyatakan rangkap jabatan di partai dan eksekutif tergantung persiden. "Aktivitas politik tak boleh dibatasi selama tak mengganggu kinerja dan presiden tak merasa terganggu kinerja menteri. Itu tak masalah," katanya.
Tentang keputusan Gus Dur yang menon-aktifkan dirinya, ia mengaku Gus Dur saat itu dalam suasana emosional. "Kita nurut (patuh), tapi ke depan harus dipikirkan secara jernih dan organisatoris. Kalau muktamar tak apa- apa tak masalah. Saya yang kemarin itu tak ingin berpolemik dengan Gus Dur, tapi sudahlah kita tak ingin berpolemik dengan orang tua," katanya.(Atr/Cih-1)
