Jakarta, NU Online
Pemerintah Indonesia sebaiknya menolak  hasil Sidang Dewan Umum Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), karena hasil pertemuan WTO yang berakhir Minggu (1/8), dinilai merugikan Indonesia terutama untuk sektor pertanian dan industri.

"Kesepakatan akhir WTO bersifat mengikat dan akan menjadi dasar bagi pembuatan modalitas di bidang pertanian dan tarif industri, maupun sektor jasa," kata Direktur Eksekutif Institut for Global Justice (IGC) Bonnie Setiawan, di Jakarta, Senin.

Menurut Bonnie terdapat kecurangan dan intimidasi yang mencolok selama proses perundingan. Perundingan yang semula berjalan seimbang, setelah negara berkembang mampu bertahan dari tekanan negara maju, berbalik diterimanya agenda setelah dikeluarkannya draft ke-2 tanggal 30 Juli 2004.

Draft itu diantaranya tetap mempertahankan subsidi negara maju, mengurangi subsidi negara berkembang, tarif dipotong lagi, negara maju dapat menentukan produk sensitif, sedangkan negara berkembang hanya mendapatkan produk khusus yang terbatas, serta beberapa aspek lainnya.

"Kesepakatan ini jelas merupakan awal malapetaka yaitu hancurnya pertanian dan terjadinya deindustrialisasi. Pasar pertanian di negara berkembang akan dibuka lebih luas lagi sedangkan produk negara maju justru mendapat subisidi sehingga harganya lebih murah ketika dieekspor (dumping)," paparnya.

Sementara itu kebijakan pemotongan tarif jelas akan mengakibatkan matinya industri dalam negeri di negara berkembang/ miskin sepertihalnya Indonesia, kata Bonnie.

Berkaitan hal itu, pemerintah diminta menolak sepenuhnya hasil Sidang WTO Juli 2004 sebagaimana sikap sebelumnya atas draft I yang jelas tidak mengalami perbaikan bahkan lebih buruk. Disamping itu perlu juga dimintakan pertanggungjawaban delegasi Indonesia yang ikut sidang tersebut oleh DPR-RI, paparnya.

"DPR diminta untuk menolak dan tidak mengesahkan kesepakatan tersebut, kalau perlu dikeluarkan rekomendasi," katanya.(mkf/an)