Jakarta, NU Online
PWNU Jawa Timur dapat dijadikan sebagai contoh keberhasilan pengumpulan dana untuk membantu korban tsunami di Aceh. Pada bulan ini mereka telah mengirimkan 100 juta rupiah untuk beasiswa anak-anak yang ditanggung PBNU di berbagai pesantren.

“Kami mengharapkan agar keberhasilan ini dapat dicontoh oleh wilayah lain. Jika setiap PWNU dapat menyumbang secara bergiliran setiap bulannya, maka akan terdapat satu diantara 32 bulan bagi masing-masing wilayah. Ini tentunya sangat membantu PBNU,” tandas Koordinator Komite Penanggulangan Bencana Alam PBNU Abas Mu’in kepada NU Online (18/05).

Untuk saat ini dana pemberian beasiswa yang menelan biaya 100 juta per bulan masih ditanggung secara bergiliran antara PWNU Jatim dan lembaga donor lainnya seperti Islamic Help dan Muslim Charity. Karena itu, jika semua wilayah ikut serta, beban tersebut akan semakin ringan dan semakin banyak hal yang dapat dilakukan NU dalam membantu Aceh.

Dalam sosialisasi hasil muktamar yang saat ini sedang berlangsung di seluruh wilayah, keinginan agar setiap wilayah ikut menyumbang tersebut juga merupakan bagian dari materi sosialisasi.

“Saya yakin jika ada pengelolaan dengan baik, pertanggungjawaban juga baik, daerah lain pasti akan ikut. Kita selalu transparan dalam pengelolaan dan keuangannya,” tambahnya.

Dalam mekanisme pengeluaran dana terdapat mekanisme check and recheck. Koordinator menyetujui pengeluaran anggaran sedangkan yang tanda tangan cek dilakukan bersama antara bendahara dan wakil coordinator sehingga paling tidak terdapat tiga orang yang terlibat untuk bisa mengeluarkan dana.

Selain itu laporan keuangan juga diaudit oleh akuntan public yang terpercaya dan bagi donator baik lembaga atau perorangan, mereka bisa memeriksa laporan keuangannya setiap bulannya jika mereka menghendaki.

“Untuk lembaga donor asing kita buatkan laporan keuangan tersendiri sehingga ketahuan mana sumbangan yang datang dari warga NU dan mana yang datang dari luar. Ini semua dalam rangka untuk memudahkan sistem kontrol,” imbuhnya.

Bukan berarti seluruh sumbangan ke Aceh harus lewat Komite Penanggulangan Bencana Alam. Masing-masing badan otonom atau lembaga yang ingin melakukan aktifitas social di Aceh juga dipersilahkan. Hanya saja Abas Mu’in menginginkan agar mereka melakukan koordinasi dengan PBNU supaya tudak tumpang tindih. Kalau sudah membantu disatu daerah, berarti PBNU tak perlu lagi datang ke lokasi tersebut.(mkf)