Jakarta, NU Online
Dalam rangka menyemarakkan hari Anti Korupsi Sedunia pada 9 Oktober besok, sejumlah elemen muda NU yang tergabung dalam Poros Muda NU mengajak masyarakat untuk berjihad melawan korupsi melalui gerakan moral dan aksi besar-besaran yang dilakukan dengan damai dan tertib.
Sebelum melakukan aksi ini, mereka telah melakukan aksi pendahuluan di depan gedung PBNU pada, Selasa (8/12), dilanjutkan dengan permintaan doa restu kepada ketua umum PBNU KH Hasyim Muzadi.<>
“Ini sengaja kami lakukan agar kami senantiasa mendapat arahan, nasihat serta bentuk-bentuk tausiyah yang dapat dijadikan bekal dan pegangan besok agar kami tidak keluar dari tradisi dan bimbingan para ulama, “ kata, Syaiful Arief koordinator Poros Muda NU.
Terdapat tiga pernyataan sikap yang diusung oleh kelompok ini, yaitu, pertama, akan terus melakukan jihad perlawanan terhadap bentuk-bentuk praktek korupsi, baik yang dilakukan oleh mafia kasus, penyelenggara kekuasaan (eksekutif, legislative dan yudikatif) serta aparat penegak hukum itu sendiri, seperti kejaksaan, kepolisian, KPK dan Komisi Yudisial.
Kedua, meminta kepada pemerintah agar komitmen untuk menuntaskan agenda reformasi birokrasi, sebagai ujung tombak kebijakan pembangunan, maka birokrasi menjadi ukuran. Jika postur birokrasinya gemuk, budayanya koruptif, dan etosnya lemah, maka kebijakan yang ditelurkan akan terlihat tidak efektif, menjadi lahan rebutan kepentingan kelompok dan kekuasaan dan kurang memiliki orientasi pelayanan masyarakat.
Ketiga, meminta seluruh elemen bangsa, media, ormas, partai politik, TNI, Polri, LSM, Mahasiswa, Petani, Buruh, Nelayan dan laiinya untuk senantiasa konsisten dan komitmen menjaga kedirian dan institusinya selalu bersih dan tidak akan ikut terlibat dalam praktek korupsi. Budaya bersih kenyataannya terlihat lebih indah.
“Syarat mendasar supaya penataan kehidupan kebangsaan ke depan menjadi lebih berkualitas tidak cukup dengan berbekal professional, kompeten, memiliki integritas, melainkan perlu adanya jaminan setiap yang terlibat dlaam proses kekuasaan harus berdih diri dan tidak terlibat dalam praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme,” tandasnya.
Dikatakannya, pemerintahan SBY telah berkomitmen pemberantasan korupsi sebagai agenda penting pemerintahannya. Jika komitmen ini tidak sesuai dengan kenyataan, maka harapan besar masyarakat akan menjadi sirna sejalan dengan komitmen yang masih tampak ‘setengah hati’ dalam menuntaskan kasus-kasus besar skandal korupsi, seperti BLBI, Century dan lainnya yang menjerat bangsa ini.
“Ujian yang patut menjadi perhatian serius pemerintah adalah bagaimana menuntaskan secara resius skandal Bank Century yang merugikan keuangan negara dalam jumlah tidak kecil (6.7 trilyun) dan jika ini tidak mendapat perhatian serius, maka kasus ini akan menambah luka bagi keadilan masyarakat luas,” imbuhnya. (mkf)
Dalam rangka menyemarakkan hari Anti Korupsi Sedunia pada 9 Oktober besok, sejumlah elemen muda NU yang tergabung dalam Poros Muda NU mengajak masyarakat untuk berjihad melawan korupsi melalui gerakan moral dan aksi besar-besaran yang dilakukan dengan damai dan tertib.
Sebelum melakukan aksi ini, mereka telah melakukan aksi pendahuluan di depan gedung PBNU pada, Selasa (8/12), dilanjutkan dengan permintaan doa restu kepada ketua umum PBNU KH Hasyim Muzadi.<>
“Ini sengaja kami lakukan agar kami senantiasa mendapat arahan, nasihat serta bentuk-bentuk tausiyah yang dapat dijadikan bekal dan pegangan besok agar kami tidak keluar dari tradisi dan bimbingan para ulama, “ kata, Syaiful Arief koordinator Poros Muda NU.
Terdapat tiga pernyataan sikap yang diusung oleh kelompok ini, yaitu, pertama, akan terus melakukan jihad perlawanan terhadap bentuk-bentuk praktek korupsi, baik yang dilakukan oleh mafia kasus, penyelenggara kekuasaan (eksekutif, legislative dan yudikatif) serta aparat penegak hukum itu sendiri, seperti kejaksaan, kepolisian, KPK dan Komisi Yudisial.
Kedua, meminta kepada pemerintah agar komitmen untuk menuntaskan agenda reformasi birokrasi, sebagai ujung tombak kebijakan pembangunan, maka birokrasi menjadi ukuran. Jika postur birokrasinya gemuk, budayanya koruptif, dan etosnya lemah, maka kebijakan yang ditelurkan akan terlihat tidak efektif, menjadi lahan rebutan kepentingan kelompok dan kekuasaan dan kurang memiliki orientasi pelayanan masyarakat.
Ketiga, meminta seluruh elemen bangsa, media, ormas, partai politik, TNI, Polri, LSM, Mahasiswa, Petani, Buruh, Nelayan dan laiinya untuk senantiasa konsisten dan komitmen menjaga kedirian dan institusinya selalu bersih dan tidak akan ikut terlibat dalam praktek korupsi. Budaya bersih kenyataannya terlihat lebih indah.
“Syarat mendasar supaya penataan kehidupan kebangsaan ke depan menjadi lebih berkualitas tidak cukup dengan berbekal professional, kompeten, memiliki integritas, melainkan perlu adanya jaminan setiap yang terlibat dlaam proses kekuasaan harus berdih diri dan tidak terlibat dalam praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme,” tandasnya.
Dikatakannya, pemerintahan SBY telah berkomitmen pemberantasan korupsi sebagai agenda penting pemerintahannya. Jika komitmen ini tidak sesuai dengan kenyataan, maka harapan besar masyarakat akan menjadi sirna sejalan dengan komitmen yang masih tampak ‘setengah hati’ dalam menuntaskan kasus-kasus besar skandal korupsi, seperti BLBI, Century dan lainnya yang menjerat bangsa ini.
“Ujian yang patut menjadi perhatian serius pemerintah adalah bagaimana menuntaskan secara resius skandal Bank Century yang merugikan keuangan negara dalam jumlah tidak kecil (6.7 trilyun) dan jika ini tidak mendapat perhatian serius, maka kasus ini akan menambah luka bagi keadilan masyarakat luas,” imbuhnya. (mkf)
