Jakarta, NU Online
Gus Dur menilai masuknya Alwi Syihab dan Saifullah Yusuf ke jajaran kabinet Indonesia bersatu tidak melewati jalur DPP PKB dan dengan cara-cara yang tidak etis sehingga mereka bertindak atas nama pribadi. PKB sendiri tidak pernah ajukan nama calon menteri dan ia sendiri tidak mau bertemu untuk membicarakan masalah ini.

Demikian diungkapkan Gus Dur dalam jumpa press di Gedung PBNU Jl Kramat Raya yang dihadiri puluhan wartawan. Mereka menyesaki ruangan di Lt 5 untuk mendengarkan pendapat Gus Dur tentang kabinet baru.

Ketidaksregan Gus Dur dalam kabinet kali ini juga disebabkan SBY memasukkan orang-orang yang dianggapnya jelas-jelas melanggar konstitusi, tidak jujur dalam masalah keuangan dan pernah menjadi preman. 

Tentang nama pelanggar konstitusi Gus Dur tunjuk Hamid Awaluddin yang merupakan bagian dari KPU yang jelas-jelas telah melanggar konstitusi. Namun demikian, Gus Dur tak mau sebut nama menteri yang alami masalah keuangan atau pernah menjadi preman. Ia juga meragukan Jusuf Kalla berkaitan dengan dugaan korupsinya dengan bukti lebih dari 300 halaman. Karena itulah ia sarankan Jaksa Agung untuk pertama kali periksa Jusuf Kalla.

Ditanya tanggapannya terhadap Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh Gus Dur hanya bisa berharap mudah mudahan bisa kerja. “Lihat saja nanti, apa di kejaksaan agung ia bisa kerja dan apa diperbolehkan kerja, belum tentu toh,” tandasnya.

Gus Dur ragukan hal tersebut karena melihat komitmen SBY kepada banyak orang “Periksa ini tidak boleh, periksa itu tidak boleh, lalu periksa siapa,” ungkapnya serius yang disambut gelak tawa hadirin.

Dijelaskannya bahwa jika pengurus PKB menjadi menteri, sudah diputuskan bahwa mereka harus lepas jabatannya di PKB. Namun demikian ia belum memiliki pandangan yang cocok tentang calon pengganti Alwi Syihab sebagai ketua tanfidz PKB. Hal ini akan dirapatkan malam Rabu mendatang, bersamaan dengan agenda penggantian Mahfud MD yang mengundurkan diri sebagai ketua fraksi FKB.(mkf)