Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengemukakan usulannya agar pemilihan langsung hanya ada dua, yaitu pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota. Untuk pemilihan gubernur, PKB mengusulkan dipilih oleh presiden.
Usulan ini senada dengan sikap PBNU yang merupakan hasil rekomendasi muktamar ke-32 NU di Makassar Maret lalu yang menginginkan gubernur dipilih saja oleh presiden untuk mengurangi biaya dan ongkos sosial lainnya.<>
“Untuk pemilihan gubernur, bisa melalui usulan yang diajukan oleh DPRD ke presiden atau usulan presiden yang kemudian dipilih oleh DPRD,” kata Cak Imin.
Dalam konsep seperti ini, gubernur merupakan wakil dari pemerintah pusat dengan kewenangan terbatas untuk membantu pengelolaan wilayah.
Ia menegaskan, PKB pola pragmatisme politik yang sekarang berlaku dalam berbagai Pilkada karena menghasilkan kelambanan dalam pembangunan serta merusak sistem politik yang ada.
“Kita harus mendorong masyarakat memilih dengan kesadaran politik,” tuturnya.
Untuk mempersiapkan diri menghadapi pemilu 2014, PKB saat ini tengah melakukan pengkaderan intensif. Cak Imin menargetkan partainya memiliki minimal dua orang kader di setiap desa sehingga pada tahun 2013 memiliki 150.000 kader inti dan mampu bersinergi dengan Keluarga Besar Nahdlatul Ulama (KBNU). (mkf)