Sumedang, NU Online
Sekitar 150 orang terdiri dari pimpinan Nahdlatul Ulama (NU) dan beberapa ormas serta pimpinan pesantren se-Kabupaten Sumedang mengikuti rapat dengar pendapat ormas dan tokoh agama yang diadakan oleh Kementerian Agama (Kemenag) setempat, Rabu (4/5).
Kepala Kemenag Kabupaten Sumedang H. Ilih Permana menuturkan, kegiatan tersebut selenggarakan untuk mengembalikan kondisi umat yang sedang terganggu keyakinannya akibat berkembangnya ideologi-ideologi sempalan. Salah satu pembahasan penting adalah soal keberadaan Ahmadiyah (JAI) di wilayah ini.<>
“Menyikapi permasalahan Ahmadiyah yang disinyalir merupakan kelompok yang telah keluar dari ketentuan agama Islam yang pokok, memang bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan karena ketidakpahaman banyak kelompok terutama umat yang notabene berada dalam batas bawah pengetahuan terhadap esensi sesat yang telah ditetapkan oleh MUI sebagai master mind permasalahan ini,” kata H Ilih Permana dalam sambutan pembukaan rapat dengar pendapat itu.
Sementara Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Sumedang KH Sa’dulloh SQ menyampaikan, kondisi umat yang saat ini sedang sakit mesti disikapi dengan penuh hati-hati karena penyakit yang mengganggunya tidak hanya persoalan agama semata. Banyak faktor lain yang melatar belakanginya, terutama faktor ekonomi.
“Sesuai dengan informasi yang kami terima seorang pemimpin Ahmadiyyah dalam sebulan akan mendapatkan honor dengan jumlah fantastis puluhan juta,” katanya.
Rendahnya strata pendidikan juga mempengaruhi tingkat sensitifas intelektual yang dimiliki orang apalagi kalau pengetahuan agamanya pun rendah akan sangat besar sekali peluang untuk tersesat. Menurut Sa’dulloh, sudah jelas dalam manuskrip ulama bahwa apa yang diajarkan oleh JAI merupakan kesesatan bukan kebenaran.
"Maka dari itu tidak sampai peraturan gubernur yang dijadikan payung hukum, tetapi lebih kuat dan mumpuni kalau diperkuat dengan Peraturan Bupati, karena di Sumedang sendiri menurut data yang ada jumlah anggota JAI sekitar 60 orang yang tersebar di beberapa kecamatan," katanya.
Selanjutnya NU Sumedang, seperti diungkapkan Sekretaris PCNU Sumedang Aceng Muhyi S.Ag mengusulkan, selain Perbup, juga adanya bentuk kesepahaman sikap dan gerak dalam menyikapi kelompok JAI ini, tentunya dengan lebih memperbanyak halaqoh-halaqoh kajian keagamaan. "Apalagi yang dihadapi tidak hanya JAI saja tetapi sudah ada di hadapan mata kelompok sempalan lainnya," kata Aceng. (nam)
Sekitar 150 orang terdiri dari pimpinan Nahdlatul Ulama (NU) dan beberapa ormas serta pimpinan pesantren se-Kabupaten Sumedang mengikuti rapat dengar pendapat ormas dan tokoh agama yang diadakan oleh Kementerian Agama (Kemenag) setempat, Rabu (4/5).
Kepala Kemenag Kabupaten Sumedang H. Ilih Permana menuturkan, kegiatan tersebut selenggarakan untuk mengembalikan kondisi umat yang sedang terganggu keyakinannya akibat berkembangnya ideologi-ideologi sempalan. Salah satu pembahasan penting adalah soal keberadaan Ahmadiyah (JAI) di wilayah ini.<>
“Menyikapi permasalahan Ahmadiyah yang disinyalir merupakan kelompok yang telah keluar dari ketentuan agama Islam yang pokok, memang bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan karena ketidakpahaman banyak kelompok terutama umat yang notabene berada dalam batas bawah pengetahuan terhadap esensi sesat yang telah ditetapkan oleh MUI sebagai master mind permasalahan ini,” kata H Ilih Permana dalam sambutan pembukaan rapat dengar pendapat itu.
Sementara Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Sumedang KH Sa’dulloh SQ menyampaikan, kondisi umat yang saat ini sedang sakit mesti disikapi dengan penuh hati-hati karena penyakit yang mengganggunya tidak hanya persoalan agama semata. Banyak faktor lain yang melatar belakanginya, terutama faktor ekonomi.
“Sesuai dengan informasi yang kami terima seorang pemimpin Ahmadiyyah dalam sebulan akan mendapatkan honor dengan jumlah fantastis puluhan juta,” katanya.
Rendahnya strata pendidikan juga mempengaruhi tingkat sensitifas intelektual yang dimiliki orang apalagi kalau pengetahuan agamanya pun rendah akan sangat besar sekali peluang untuk tersesat. Menurut Sa’dulloh, sudah jelas dalam manuskrip ulama bahwa apa yang diajarkan oleh JAI merupakan kesesatan bukan kebenaran.
"Maka dari itu tidak sampai peraturan gubernur yang dijadikan payung hukum, tetapi lebih kuat dan mumpuni kalau diperkuat dengan Peraturan Bupati, karena di Sumedang sendiri menurut data yang ada jumlah anggota JAI sekitar 60 orang yang tersebar di beberapa kecamatan," katanya.
Selanjutnya NU Sumedang, seperti diungkapkan Sekretaris PCNU Sumedang Aceng Muhyi S.Ag mengusulkan, selain Perbup, juga adanya bentuk kesepahaman sikap dan gerak dalam menyikapi kelompok JAI ini, tentunya dengan lebih memperbanyak halaqoh-halaqoh kajian keagamaan. "Apalagi yang dihadapi tidak hanya JAI saja tetapi sudah ada di hadapan mata kelompok sempalan lainnya," kata Aceng. (nam)
