Samarinda, NU Online
Tekad pemerintah mengatasi masalah pendidikan di kawasan perbatasan membuahkan hasil dengan berdirinya pondok pesantren di Pulau Sebatik (Nunukan) yang siap menampung anak-anak para TKI di kawasan perbatasan Kalimantan Timur-Malaysia Timur (Sabah dan Serawak).
"Selama ini, diduga ribuan anak para TKI 'terlantar' atau tidak mendapat pendidikan yang layak baik di Malaysia maupun yang ditinggalkan di wilayah Kabupaten Nunukan, " kata Wakil Gubernur Kaltim, Farid Wadjdy di Samarinda, Senin (1/6).<>
Jadi 'Pondok Pesantren Mutiara Bangsa' ini menjadi salah satu solusi untuk mengatasi hal itu, yakni dengan membuka pendaftaran di pesantren bagi anak-anak TKI pada Tahun Ajaran (TA) 2009/2010," kata Wagub menambahkan
Ia mengakui bahwa pihaknya belum memiliki jadwal tentang peresmian pesantren Mutiara Bangsa karena lebih fokus mengenai azas pemanfaatan dan tujuannya, yakni untuk menampung anak-anak para TKI sehingga pada Juli tahun ini sudah bisa dioperasikan untuk proses belajar-mengajar 2009/2010.
Pesantren meskipun belum diresmikan namun sudah bisa dimanfaatkan karena kondisi fisik sekolah yang dibangun oleh Yayasan Mutiara Bangsa (YMB) sudah hampir 100 persen.
Tahap awal, imbuh dia, pesantren hanya mampu menerima sekitar 100 siswa saja tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI-SD) karena kapasitas asrama putra dan putri untuk menampung para santri baru mencapai jumlah tersebut.
Ke depan, kata Farid melanjutkan, daya tampung pesantren akan terus dikembangkan sehingga diharapkan mampu menerima 3.000 siswa mulai dari tingkat MI hingga MA.
"Selain itu, di lokasi ini juga dirancang akan berdiri SMP yang pendanaanya dari Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) untuk mendukung pengembangan sektor pendidikan di kawasan perbatasan," papar dia.
"Guna mendukung kelancaran pendidikan di daerah tersebut, Depdiknas membantu Pemprov Kaltim dengan memberikan dana sebesar Rp1,5 miliar untuk membangun SLTP di lingkungan pesantren, sehingga berbagai kemudahan pelayanan pendidikan bisa didapatkan di kawasan perbatasan," kata Farid menambahkan.
YMB membangun pesantren di perbatasan tersebut dengan tujuan utama mengakomodir sejumlah anak-anak Indonesia yang orangtuanya menjadi TKI di Malaysia.
Selama ini, diperkirakan ribuan anak-anak usia sekolah yang orangtuanya TKI di Malaysia "terlantar" karena tidak mendapat pendidikan sesuai program Wajib Belajar (Wajar) Sembilan Tahun baik di Nunukan maupun di Malaysia Timur.
Hal yang memprihatinkan, diduga bahwa anak-anak itu tidak saja mendapat pendidikan yang layak namun sebagian ada yang ikut dipekerjakan di sejumlah perusahaan, terutama perkebunan sawit di Malaysia Timur.
Pembangunan "Pondok Pesantren Mutiara Bangsa" di atas lahan seluas lima hektar itu juga mendapat kucuran dana dari Departemen Agama mencapai Rp 2,5 miliar. Selain itu, Pemprov Kaltim juga menyediakan dana pendamping dengan jumlah yang sama.
"Mengenai tenaga pendidik, kita memprioritaskan tenaga lokal namun karena masih kekurangan sehingga harus mendatangkan dari sejumlah daerah di Pulau Jawa," ungkap Farid.
Pesantren tersebut sudah siap difungsikan karena jalan menuju pesantren sepanjang 700 meter juga sudah selesai dibangun pada akhir 2008.
"Dalam kesempatan ini, Pemprov Kaltim menyampaikan terima kasih tak terhingga atas dukungan pihak TNI di kawasan perbatasan sehingga pembangunan pesantren bisa terealisasi, khususnya dalam membenahi infrastruktur di lokasi pembangunan pondok pesantren," kata dia.
"Dijadwalkan bahwa Menteri Agama Maftuh Basuni akan meninjau Pondok Pesantren tersebut. Kedatangan Pak Menteri pada akhir Juni nanti hanya meninjau saja dan kalau memang ada kekurangan atau usulan beliau tentang pesantren, mungkin nanti akan disampaikan langsung ketika melihat langsung kondisi pondok pesantren," katanya. (ant/mad)
Tekad pemerintah mengatasi masalah pendidikan di kawasan perbatasan membuahkan hasil dengan berdirinya pondok pesantren di Pulau Sebatik (Nunukan) yang siap menampung anak-anak para TKI di kawasan perbatasan Kalimantan Timur-Malaysia Timur (Sabah dan Serawak).
"Selama ini, diduga ribuan anak para TKI 'terlantar' atau tidak mendapat pendidikan yang layak baik di Malaysia maupun yang ditinggalkan di wilayah Kabupaten Nunukan, " kata Wakil Gubernur Kaltim, Farid Wadjdy di Samarinda, Senin (1/6).<>
Jadi 'Pondok Pesantren Mutiara Bangsa' ini menjadi salah satu solusi untuk mengatasi hal itu, yakni dengan membuka pendaftaran di pesantren bagi anak-anak TKI pada Tahun Ajaran (TA) 2009/2010," kata Wagub menambahkan
Ia mengakui bahwa pihaknya belum memiliki jadwal tentang peresmian pesantren Mutiara Bangsa karena lebih fokus mengenai azas pemanfaatan dan tujuannya, yakni untuk menampung anak-anak para TKI sehingga pada Juli tahun ini sudah bisa dioperasikan untuk proses belajar-mengajar 2009/2010.
Pesantren meskipun belum diresmikan namun sudah bisa dimanfaatkan karena kondisi fisik sekolah yang dibangun oleh Yayasan Mutiara Bangsa (YMB) sudah hampir 100 persen.
Tahap awal, imbuh dia, pesantren hanya mampu menerima sekitar 100 siswa saja tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI-SD) karena kapasitas asrama putra dan putri untuk menampung para santri baru mencapai jumlah tersebut.
Ke depan, kata Farid melanjutkan, daya tampung pesantren akan terus dikembangkan sehingga diharapkan mampu menerima 3.000 siswa mulai dari tingkat MI hingga MA.
"Selain itu, di lokasi ini juga dirancang akan berdiri SMP yang pendanaanya dari Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) untuk mendukung pengembangan sektor pendidikan di kawasan perbatasan," papar dia.
"Guna mendukung kelancaran pendidikan di daerah tersebut, Depdiknas membantu Pemprov Kaltim dengan memberikan dana sebesar Rp1,5 miliar untuk membangun SLTP di lingkungan pesantren, sehingga berbagai kemudahan pelayanan pendidikan bisa didapatkan di kawasan perbatasan," kata Farid menambahkan.
YMB membangun pesantren di perbatasan tersebut dengan tujuan utama mengakomodir sejumlah anak-anak Indonesia yang orangtuanya menjadi TKI di Malaysia.
Selama ini, diperkirakan ribuan anak-anak usia sekolah yang orangtuanya TKI di Malaysia "terlantar" karena tidak mendapat pendidikan sesuai program Wajib Belajar (Wajar) Sembilan Tahun baik di Nunukan maupun di Malaysia Timur.
Hal yang memprihatinkan, diduga bahwa anak-anak itu tidak saja mendapat pendidikan yang layak namun sebagian ada yang ikut dipekerjakan di sejumlah perusahaan, terutama perkebunan sawit di Malaysia Timur.
Pembangunan "Pondok Pesantren Mutiara Bangsa" di atas lahan seluas lima hektar itu juga mendapat kucuran dana dari Departemen Agama mencapai Rp 2,5 miliar. Selain itu, Pemprov Kaltim juga menyediakan dana pendamping dengan jumlah yang sama.
"Mengenai tenaga pendidik, kita memprioritaskan tenaga lokal namun karena masih kekurangan sehingga harus mendatangkan dari sejumlah daerah di Pulau Jawa," ungkap Farid.
Pesantren tersebut sudah siap difungsikan karena jalan menuju pesantren sepanjang 700 meter juga sudah selesai dibangun pada akhir 2008.
"Dalam kesempatan ini, Pemprov Kaltim menyampaikan terima kasih tak terhingga atas dukungan pihak TNI di kawasan perbatasan sehingga pembangunan pesantren bisa terealisasi, khususnya dalam membenahi infrastruktur di lokasi pembangunan pondok pesantren," kata dia.
"Dijadwalkan bahwa Menteri Agama Maftuh Basuni akan meninjau Pondok Pesantren tersebut. Kedatangan Pak Menteri pada akhir Juni nanti hanya meninjau saja dan kalau memang ada kekurangan atau usulan beliau tentang pesantren, mungkin nanti akan disampaikan langsung ketika melihat langsung kondisi pondok pesantren," katanya. (ant/mad)
