Warta
Pengentasan Kemiskinan Perlu Dukungan Kebijakan Komprehensif
Senin, 11 Agustus 2008 | 14:11 WIB
Jakarta, NU Online
Peneliti dari Econit Hendri Saparini PhD menyatakan kebijakan pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif dalam aspek kebijakan fiskal, moneter, industri, perdagangan dan investasi.
“Saya kurang sepakat jika pengentasan kemiskinan dibebankan pada departemen tertentu saja. Harus dilakukan secara komprehensif,” katanya dalam seminar Pro Poor Budgeting yang diselenggarakan Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK-NU) dan LSM Prakarsa di Jakarta, Senin.<>
Kemiskinan di Indonesia tetap tinggi meskipun pemerintah menggelontor dana yang tiap tahun terus meningkat. Tahun 2004, anggaran pengentasan kemiskinan hanya 18 trilyun, 2005, 23 trilyun, dan sampai maret 2008 sudah mencapai 70 trilyun. Di sisi lain, jumlah orang miskin tak banyak berubah, tahun 2004, penduduk miskin 36.1 juta, 2005 35.1 juta dan 2008 masih 34.96 juta.
Pengelolaan anggaran dinilainya juga belum maksimal karena dicairkan di akhir tahun anggaran yang menyebabkan kurang memberi efek berganda bagi aktifitas ekonomi masyarakat.
Henri juga berharap agar asumsi yang digunakan dalam APBN dapat digunakan oleh komunitas bisnis. Perubahan-perubahan yang dilakukan dalam APBN-P atau asumsi yang terlalu optimistik bisa mengakibatkan kebingungan kalangan pengusaha yang menjalankan bisnis di Indonesia.
Mengomentari tentang hak Angket masalah BBM yang sedang dijalankan oleh DPR, ia berharap agar DPR tak hanya meneliti masalah teknis seperti cost recovery, harga pokok produksi BBM dan lainnya, tetapi juga masalah strategis bagaimana minyak bisa bermanfaat bagi rakyat, bukan malah menimbulkan kesengsaraan ketika harganya naik. (mkf)
Peneliti dari Econit Hendri Saparini PhD menyatakan kebijakan pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif dalam aspek kebijakan fiskal, moneter, industri, perdagangan dan investasi.
“Saya kurang sepakat jika pengentasan kemiskinan dibebankan pada departemen tertentu saja. Harus dilakukan secara komprehensif,” katanya dalam seminar Pro Poor Budgeting yang diselenggarakan Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK-NU) dan LSM Prakarsa di Jakarta, Senin.<>
Kemiskinan di Indonesia tetap tinggi meskipun pemerintah menggelontor dana yang tiap tahun terus meningkat. Tahun 2004, anggaran pengentasan kemiskinan hanya 18 trilyun, 2005, 23 trilyun, dan sampai maret 2008 sudah mencapai 70 trilyun. Di sisi lain, jumlah orang miskin tak banyak berubah, tahun 2004, penduduk miskin 36.1 juta, 2005 35.1 juta dan 2008 masih 34.96 juta.
Pengelolaan anggaran dinilainya juga belum maksimal karena dicairkan di akhir tahun anggaran yang menyebabkan kurang memberi efek berganda bagi aktifitas ekonomi masyarakat.
Henri juga berharap agar asumsi yang digunakan dalam APBN dapat digunakan oleh komunitas bisnis. Perubahan-perubahan yang dilakukan dalam APBN-P atau asumsi yang terlalu optimistik bisa mengakibatkan kebingungan kalangan pengusaha yang menjalankan bisnis di Indonesia.
Mengomentari tentang hak Angket masalah BBM yang sedang dijalankan oleh DPR, ia berharap agar DPR tak hanya meneliti masalah teknis seperti cost recovery, harga pokok produksi BBM dan lainnya, tetapi juga masalah strategis bagaimana minyak bisa bermanfaat bagi rakyat, bukan malah menimbulkan kesengsaraan ketika harganya naik. (mkf)
