Jakarta, NU Online
Nasib pendidikan Islam sampai saat ini belum mengalami perbaikan, malah terdapat kecenderungan semakin ditinggalkan ummat jika dibandingkan pada masa-masa sebelumnya. Dengan kata lain pendidikan Islam telah gagal menjadi trend yang diminati oleh masyarakat untuk mendidik putra-putrinya.
Hal ini diungkapkan oleh KH Syibli Sahabuddin, ketua PWNU Sulawesi Barat (Sulbar), dalam acara Workshop Strategi Pengembangan Pendidikan Islam yang diselenggarakan oleh The Sahabuddin Institute dan Kementerian Agama di Jakarta, Kamis (3/2).<>
“Jika sudah menjadi trend, maka tak akan ada yang mampu melawannya padahal dulu pendidikan Islam diminati betul karena disadari pentingnya pendidikan agama,” katanya.
Dikatakan oleh Anggota DPD yang mewakili Sulbar ini pendidikan di madrasah dalam posisi yang tidak jelas, apakah pendidikan sistem pendidikan Islam atau sistem pendidikan umum yang bercirikan Islam. Madrasah telah gagal menjadi pilihan utama.
Ia mencontohkan lulusan Madrasah Tsanawiyah lebih memilih ke SMU daripada ke Madrasah Aliyah, demikian pula, lulusan Madrasah Aliyah lebih memilih melanjutkan ke perguruan tinggi umum daripada ke perguruan tinggi Islam.
Di daerahnya di Sulawesi Barat, nasib madrasah sangat mengenaskan. Sarana dan prasarananya sangat tidak memadai, ditambah tidak adanya visi yang jelas tentang pengembangan pendidikan Islam sehingga yang terjadi hanya pemenuhan kewajiban administratif terhadap dana-dana yang dikelola.
Pendidikan Islam menurutnya memiliki nilai yang sangat penting, sebagai penjaga moral mengingat semakin turunnya budi pekerti dan meluasnya pengaruh budaya liberal di masyarakat. Strategi terbaik menurutnya adalah mengkombinasikan antara ilmu umum dan ilmu agama.
Sementara itu Syaifuddin, direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama menjelaskan upaya perbaikan terhadap kualitas dan mutu madrasah terus dilakukan oleh kementeriannya. Hasilnya, dalam dua tahun belakangan ini, persepsi masyarakat terhadap kualitas pendidikan madrasah semakin meningkat, meskipun jika dibandingkan dengan sekolah umum masih antara “bumi dan langit”.
“Kita melakukan upaya tahapan-tahapan perbaikan mutu. Jika tidak dikelola dengan baik, akan selalu seperti itu,” ujarnya.
Untuk pendidikan, anggaran yang diterima oleh Kementerian Agama juga terus meningkat. Pada tahun 2010 lalu, Kementerian agama mendapat anggaran sebesar 32 trilyun. 27.7 trilyun diantaranya untuk pendidikan. Dari dana 27.7 trilyun tersebut, hanya 1.9 yang dikelola di pusat sementara sisanya dikelola di wilayah dan kabupaten.
Struktur pendidikan yang dikelola oleh Kemenag dan Kemendiknas memang berbanding terbalik. Di Kementerian Agama, 91.4 persen merupakan sekolah swasta dan hanya 8.6 persen yang sekolah negeri sedangkan di Kemendiknas 90 persennya merupakan sekolah negeri.
Ia menjelaskan, salah satu penentu kualitas sekolah adalah sarana dan prasarana yang dimiliki. Tiga sekolah unggulan Insan Cendikia yang dikelola Kementerian Agama di Serpong, di Gorontalo dan di Jambi mampu menghasilkan lulusan yang mampu berkompetisi dengan baik. Ia berharap program ini dapat dibuat di setiap propinsi. (mkf)
Nasib pendidikan Islam sampai saat ini belum mengalami perbaikan, malah terdapat kecenderungan semakin ditinggalkan ummat jika dibandingkan pada masa-masa sebelumnya. Dengan kata lain pendidikan Islam telah gagal menjadi trend yang diminati oleh masyarakat untuk mendidik putra-putrinya.
Hal ini diungkapkan oleh KH Syibli Sahabuddin, ketua PWNU Sulawesi Barat (Sulbar), dalam acara Workshop Strategi Pengembangan Pendidikan Islam yang diselenggarakan oleh The Sahabuddin Institute dan Kementerian Agama di Jakarta, Kamis (3/2).<>
“Jika sudah menjadi trend, maka tak akan ada yang mampu melawannya padahal dulu pendidikan Islam diminati betul karena disadari pentingnya pendidikan agama,” katanya.
Dikatakan oleh Anggota DPD yang mewakili Sulbar ini pendidikan di madrasah dalam posisi yang tidak jelas, apakah pendidikan sistem pendidikan Islam atau sistem pendidikan umum yang bercirikan Islam. Madrasah telah gagal menjadi pilihan utama.
Ia mencontohkan lulusan Madrasah Tsanawiyah lebih memilih ke SMU daripada ke Madrasah Aliyah, demikian pula, lulusan Madrasah Aliyah lebih memilih melanjutkan ke perguruan tinggi umum daripada ke perguruan tinggi Islam.
Di daerahnya di Sulawesi Barat, nasib madrasah sangat mengenaskan. Sarana dan prasarananya sangat tidak memadai, ditambah tidak adanya visi yang jelas tentang pengembangan pendidikan Islam sehingga yang terjadi hanya pemenuhan kewajiban administratif terhadap dana-dana yang dikelola.
Pendidikan Islam menurutnya memiliki nilai yang sangat penting, sebagai penjaga moral mengingat semakin turunnya budi pekerti dan meluasnya pengaruh budaya liberal di masyarakat. Strategi terbaik menurutnya adalah mengkombinasikan antara ilmu umum dan ilmu agama.
Sementara itu Syaifuddin, direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama menjelaskan upaya perbaikan terhadap kualitas dan mutu madrasah terus dilakukan oleh kementeriannya. Hasilnya, dalam dua tahun belakangan ini, persepsi masyarakat terhadap kualitas pendidikan madrasah semakin meningkat, meskipun jika dibandingkan dengan sekolah umum masih antara “bumi dan langit”.
“Kita melakukan upaya tahapan-tahapan perbaikan mutu. Jika tidak dikelola dengan baik, akan selalu seperti itu,” ujarnya.
Untuk pendidikan, anggaran yang diterima oleh Kementerian Agama juga terus meningkat. Pada tahun 2010 lalu, Kementerian agama mendapat anggaran sebesar 32 trilyun. 27.7 trilyun diantaranya untuk pendidikan. Dari dana 27.7 trilyun tersebut, hanya 1.9 yang dikelola di pusat sementara sisanya dikelola di wilayah dan kabupaten.
Struktur pendidikan yang dikelola oleh Kemenag dan Kemendiknas memang berbanding terbalik. Di Kementerian Agama, 91.4 persen merupakan sekolah swasta dan hanya 8.6 persen yang sekolah negeri sedangkan di Kemendiknas 90 persennya merupakan sekolah negeri.
Ia menjelaskan, salah satu penentu kualitas sekolah adalah sarana dan prasarana yang dimiliki. Tiga sekolah unggulan Insan Cendikia yang dikelola Kementerian Agama di Serpong, di Gorontalo dan di Jambi mampu menghasilkan lulusan yang mampu berkompetisi dengan baik. Ia berharap program ini dapat dibuat di setiap propinsi. (mkf)
